SURABAYA, KOMPAS – Pemerintah Provinsi Jawa Timur berkomitmen membuat regulasi yang tidak bertentangan dengan pusat. Selain itu, mengoordinasi pemerintah kabupaten/kota agar serupa. Keselarasan peraturan yang berjenjang dipercaya dapat membantu pemerintah memberikan kepastian dan perlindungan kepada masyarakat.

Demikian terungkap dalam segmen tiga Debat Kedua Pilkada Jatim, Minggu (3/11/2024), di Grand City, Surabaya. Dalam segmen ini mempertarungkan tiga calon wakil gubernur yakni Lukmanul Khakim, Emil Elestianto Dardak, dan Zahrul Azhar Asumta atau Gus Hans.

Lukman mengatakan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Tata Urutan Perundang-undangan, pemprov harus mampu mengharmonisasi regulasi daerah dengan pusat. ”Dapat berkoordinasi dengan perwakilan pusat di daerah yakni Kantor Wilayah Hukum sehingga tidak ada peraturan daerah yang bertabrakan dan menyengsarakan,” katanya.

Gus Hans menanggapi, sudah semestinya regulasi daerah dan pusat tidak bertentangan. Namun, pemerintah daerah juga perlu mengkomunikasikan adanya potensi perbedaan ketika menyangkut kearifan lokal. ”Jangan sekadar manut, harus mampu menegosiasikan sepanjang memenuhi kearifan lokal dan baik bagi kemaslahatan,” ujarnya.

Emil mengatakan, dalam pemerintahannya lima tahun terakhir, Pemprov Jatim telah menempuh advokasi maksimal. Regulasi daerah memiliki beberapa afirmasi jelas misalnya untuk petani, nelayan, dan pondok pesantren. Harmonisasi juga sudah ditempuh melalui JDIH, sistem milik pusat yang sudah amat baik. ”Jatim pengelola JDIH terbaik,” katanya mengklaim.

Mereka juga ditanya tentang kendala penyaluran bantuan sosial kebencanaan. Menurut Emil, bantuan sosial fokus untuk meringankan penderitaan lewat biaya tidak terduga yang seharusnya cepat disalurkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Di hari pertama bencana, yang harus cepat disalurkan ialah logistik. Kemudian, pemerintah desa, kecamatan, dan kabupaten/kota terus simultan dalam penyaluran bantuan dan penanganan korban.

“Akurasi data memastikan profesionalisme BPBD, kami sudah menerapkan Jatim Satu Data terutama saat pandemi Covid-19,” kata Emil.

Lukman menanggapi dengan menawarkan aplikasi One Jatim yang di dalamnya termasuk mitigasi bencana, sistem peringatan dini, pelaporan, pendataan, dan penyaluran. “Desa untuk tanggap darurat sedangkan kabupaten levelnya recovery atau pemulihan,” ujarnya.

Gus Hans mengatakan, kinerja jangan terpengaruh dengan bencana. Hans menginginkan lebih banyak kampung tanggap bencana yang benar-benar dapat memitigasi dan menekan potensi korban jiwa ketika bencana terjadi. Teknologi dimaksimalkan sehingga manusia kian dapat memahami gejala atau potensi bencana.

Mengenai pemerataan ekonomi, Gus Hans berpendapat masih perlu mendorong akses lewat prasarana. Ia menyontohkan, jalan penghubung Trenggalek-Pacitan-Ponorogo meliuk-liuk sehingga rezeki mungkin tidak lancar. Untuk memangkas waktu, pembangunan jalan perlu mempertimbangkan misalnya pembuatan terowongan.

Emil merespons, pemerintah telah mencoba mempercepat pembangunan ekonomi di Jatim lewat Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019. Di sini, pembangunan terbagi menjadi beberapa klaster yakni Gerbangkertasusila, Selingkar Wilis, Jalan Lintas Selatan (JLS), Bromo Tengger Semeru (BTS), Selingkar Ijen, dan Madura-Kepulauan.

Lukman mengatakan, dari regulasi itu, fokus Gerbangkertasusila ialah industri, Selingkar Wilis dan JLS untuk agroindustri, BTS dan Selingkar Ijen untuk pariwisata dan arus wisatawan dari dan ke Pulau Bali, Madura-Kepulauan untuk industri pertanian dan peternakan. ”Kalau konsisten bisa mengeksekusi peraturan itu, Jatim bisa maju dan makmur,” katanya.

Hans merespons dengan menyatakan prasarana baru sebagian untuk mendorong pemerataan. Pemerintah perlu berpikir kreatif atau out of the box. ”Kami ingin misalnya mendorong peran Bakorwil lebih banyak untuk membantu pemerataan sehingga tidak selalu kendali itu terpusat di Surabaya,” ujarnya.

Romauli Nainggolan, Vice Head Teaching and Learning Innovation Center Universitas Ciputra, mengatakan, di segmen tiga, terkait kendala penyaluran bantuan sosial, Emil terlihat lebih berpengalaman dan detail dalam penanganan kebencanaan. ”Dia mampu secara spesifik misalnya dengan pengiriman logistik terlebih dahulu, bantuan uang tunai, kerja sama dengan pemerintah desa, kecamatan, dan kabupaten, serta memastikan tepat sasaran,” katanya.

Strategi Lukman dan Hans senada dengan mendorong pelatihan, mitigasi, sistem peringatan dini, dan pembangunan kampung tanggap bencana. Lukman cukup baik dengan menawarkan bahwa ide bahwa penanganan bencana di desa fokus pada tanggap darurat sedangkan di kabupaten untuk recovery atau pemulihan.

Terkait pemerataan ekonomi, Romauli melihat Lukman, Emil, dan Gus Hans senada dalam keinginan agar pertumbuhan merata. Emil sebagai petahana cukup baik menerangkan Perpres 80/2019.

Gus Hans ingin fokus pada transportasi dan alokasi dana. Lukman melihat adanya perbedaan karakteristik kluster pembangunan. Misalnya Gerbangkertasusila untuk industri, JLS dan Selingkar Wilis untuk agroindustri, BTS dan Selingkar Ijen untuk pariwisata dan arus wisatawan dengan Bali, dan Madura-Kepulauan untuk industri perikanan dan peternakan.

“Cukup seru, ketiga pasang calon terlihat semakin menguasai isu-isu penting dalam pemerintahan,” kata Romauli.