Kemacetan telah menjadi momok bagi kota-kota besar di berbagai negara, tidak terkecuali Indonesia. Karena itu, infrastruktur dan transportas masal mutlak dikembangkan suatu negara jika ingin maju.
“Transportasi itu sudah jadi kebutuhan pokok, seperti sandang, pangan, papan. Tanpa transportasi, orang dan barang tidak akan bergerak dengan cepat dan efisien. Otomatis ekonomi juga tidak akan bergerak,” tutur Direktur Utama (Dirut) Blue Bird Purnomo Prawiro di kantornya kemarin (20/1)
Transportasi Harus Tertutup Untuk Investor Asing
Namun, di berbagai negara, kemacetan dan kurangnya infrastruktur selalu menjadi hambatan utama dalam pengembangan transportasi, Karena itu, kedepan pemerintah harus mulai berfokus mengatasi hal tersebut. “Saya melihat pertambahan jumlah kendaraan tidak sesuai dengan pembangunan infrastruktur,” ujarnya.
Bagaimana tidak, dalam setahun penjualan mobil bisa mencapai satu juta unit dan motor mencapai enam juta unit per tahun. Sementara pembangunan jalan baru hanya mencapai beberapa kilometer dalam setahun. “Kita tidak bisa batasi orang beli mobil atau motor karena itu wujud dari pertumbuhan ekonomi,” tambahnya.
Tidak seperti Singapore yang harus membatasi kepemilikan kendaraan karena wilayahnya yang kecil. Solusinya pemerintah harus ngebut dalam membangun infrastruktur jalan serta transportasi massal. “Kota besar harus ada MRT. Purnomo berharap kemacetan di jalan bisa dikurangi sehingga bisnis taksi tidak terganggu. “Kita mendukung pembangunan transportasi massal seperti MRT dan busway. Karena kemacetan jalan pasti akan berkurang. Bisnisnya justru akan terbantu,” tuturnya.
Menurut Purnomo, Indonesia harus memiliki moda transportasi unggulan berdasar wilayan. “Seperti Eropa itu andalkan kereta api. Amerika andalkan pesawat, Jepang pesawat dan kereta. Indonesia mestinya mixed. Jawa saya usulkan kerta api. Kalau dari Sumatera ke Jakarta naik pesawat satu jam, kereta tiga jam, saya pasti pilih naik kereta,” sebutnya.
Sementara itu, untuk luar Jawa, perlu dikembangkan transportasi udara karena infrastruktur jalan dan kondisi geografis daratnya kurang memadai. Selain itu, perlu dikembangkan, moda transportasi laut. “Kapal diperlukan untuk mengangkut barangbarang ke pulau-pulau terpencil. Pemerintah harus gencar bangun pelabuhan,” sarannya.
Dalam mengembangkan transportasi massal, harus dierhatikan beberapa hal. Pertama, harga harus kompetitif dan terjangkau semua orang. Kedua, harus aman karena tidak ada gunanya murah kalau banyak copet. Ketiga, harus nyaman. “Kalau bisa seperti di Singapura, stasiun ada di bawah mall,” tambahnya.
Dengan konsep seperti itu, penumpang tidak perlu kehujanan saat turun dari kereta. “Sekarang ini stasiun di Jakarta sudah lumayan ada atapnya. Tapi kalau keluar dari stasiun lagi hujan pasti langsung basah semua. Kalau bisa dibuat underpass dibawah mal sehingga penumpang nyaman,” tuturnya.
Keempat, lanjut Purnomo, transportasi masal harus tepat waktu. “Saya pernah coba naik busway, pengemudi saya suruh duluan. Eh, ternyata malah sopir saya yang duluan sampai. Saya lihat setiap ada bus datang langsung rebutan karena khawatir bus selanjutnya datangnya lama,” ceritanya.
Mengenai banyaknya pemain baru di bidang transportasi berbasis digital akhir-akhir ini. Purnomo mengaku tidak khawatir. “Di dunia ini tidak ada yang tanpa persaingan. Kompetitor akan selalu ada. Tinggal bagaimana kita menghadapi persaingan itu. Kalau sekarang ada ojek online, Uber, Grab Taxi, itu biasa. Zaman mengarah ke digital,” sambungnya.
Hanya, Purnomo menyayangkan kompetisi tersebut mengarah ke perang harga. Pengusaha-pengusaha di bidang transportasi itu berani melakukan subsidi besar-besaran hanya untuk meraih pasar. “Kalu begitu, berarti bisnisnya tidak sehat. Entah smapai kapan. Pasti ada akhirnya,” kata dia.
Purnomo berharap pemerintah segera turun tangan untuk mengatasi perang tarif tersebut. Menurut dia, ojek online memiliki pasar yang berbeda dengan taksi reguler,” terangnya.
Sementara itu, untuk Uber dan Grab Taxi, Purnomo menilai perlu dievaluasi karena sejatinya bisnis transportasi di dalam negeri tertutup untuk investor asing. “Kalau resmi, seharusnya mereka punya izin, karus KIR, dan tarifnya ditentukan pemerintah. Dimana keadilan bagi taksi resmi yang tidak bisa tentukan tarif sendiri?” tanya dia.
Karena itu, Purnomo mengecam pemerintah yang tidak mengambil tindakan apapun terhadap pelanggaran Undang-Undang Transportasi tersebut.
“Kalau mau bebas, bebaskan aja semuanya. Tidak perlu izin, KIR, dan bebas tentukan tarif sendiri. Supaya kompetisi kita di level yang sama,” tegasnya.
Harapan itu memang wajar. Sebab, Purnomo merupakan sosok yang ikut membangun embrio bisnis transportasi darat di Indonesia. Taksi Blue Bird yang dibangun keluarga Djokosoetono pada 1965 dari bemo, dan satu unit mobil, sekarang berkembang menjadi 35.000 unit armada. “Saat itu saya baru berusia 18 tahun,” katanya.
Purnomo mengaku saat itu termasuk golongan orang yang miskin meskipun bapaknya seorang dosen ahli hukum terkenal. Dia ingat saat SMP dan SMA sama sekali tidak pernah mendapat uang saku dari orang tuanya. “Saya sempat bekerja jadi tukang catut tiket di bioskp, makelar mobil, dan sopir bemo serta taksi,” kenangnya.
Pernah menjad seorang pengemudi, sekarang Purnomo bisa dengan mudah memasukkan ide dan pemikirannya ke pengemudi Blue Bird yang jumlahnya puluhan ribu orang. “Makanya sekarang manajer sata wajibkan sekali-sekali menjadi pengemudi supaya mengerti kondisi lapangan. Anak-anak saya semuanya juga pernah jadi pengemudi.”
Sumber : Jawa Pos 21 Januari 2016 halaman 1, sambungan ke halaman 11

