Bencana longsor di Indonesia ibarat bom waktu. Sebanyak 40,9 juta jiwa penduduk tinggal di zona rentan pergerakan tanah. Namun, upaya memindahkan warga dari zona bahaya tidaklah gampang karena ikatan warga dengan tanah leluhur mereka sebagian besar telah menyejarah.

Penulis: Ahmad Arif

Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana menyebutkan, sepanjang tahun 2014, 248 orang tewas akibat longsor. Jumlah ini hampir dua pertiga dari seluruh korban tewas akibat bencana di Indonesia sepanjang tahun itu. Terakhir pada Desember 2014, longsor menewaskan 108 warga Dusun Jemblung, Desa Sampang, Kabupaten Banjarnegara.

Padahal, sejak tahun 2007, dosen Teknik Sipil Universitas Gadjah Mada (UGM), Faisal Fathani, telah berhasil menciptakan alat yang bisa memberikan peringatan sebelum longsor. Faisal sudah mengajukan temuan ini ke Kementerian Hukum dan HAM Indonesia untuk dipatenkan atas nama UGM ini meliputi alat pemantau gerakan longsor, upperground dan underground extensometer, serta tiltmeter.

Tak hanya dipasang di beberapa kawasan di Indonesia, alat yang dinamakan Gama EWS (Gadjah Mada Early Warning System) ini juga diekspor ke Vietnam. Myanmar dan Kroasia juga telah memesannya.

Berkat temuan alat ini, pada tahun 2013 Faisal mendapatkan penghargaan dosen berprestasi tingkat nasional dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Penghargaan juga datang dari International Program on Landslides (IPL) UNESCO dan dari FAO pada 2011. Dalam 10th International Symposium on Mitigatiion of Geo-Disasters di Kyoto-Matsue, 8 Oktober 2012, Faisal menerima Excellent Research Award dan Award of Appreciation karena dinilai berkontribusi dalam mitigasi bencana alam di Asia.

Bagi Faisal, penghargaan ini tidak berarti banyak jika alatnya tidak bisa menyelamatkan warga.

Dari nol

Temuan alat ini bermula dari bencana longsor yang menewaskan 90 warga Desa Sijeruk, Kecamatan Banjarmangu, Banjarnegara, pada 2006. Setelah kejadian itu, Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal meminta Dwikorita, ahli longsor yang kini menjabat Rektor UGM, agar membuatkan alat deteksi longsor dengan harga terjangkau. Sebelumnya, deteksi longsor hanya dibuat negara maju, seperti Jepang, tetapi harganya terlalu mahal.

Dwikorita kemudian bertanya ke Faisal, yang saat itu baru pulang belajar soal gerakan tanah di Jepang, tentang kemungkinan membuat alat deteksi longsor. “Saya tanya ke Bu Dwikorita, memang anggarannya berapa? Saat itu dijawab Rp 150 juta. Saya awalnya menolak karena dana itu pasti tak akan cukup, apalagi jika harus memasangnya di lokasi,” kisah Faisal.

Namun, Dwikorita berkeras. “Pokoknya bikkin alat. Dari bambu juga boleh. Ngapain kamu sekolah ke Jepang kalau buat alat sendiri saja tidak bisa dan harus bergantung dari negara lain,” ujar Dwikorita ketika itu.

Pernyataan senironya itu mencambuk Faisal. Sekalipun Faisal belajar pergerakan tanah, membuat alat deteksi longsor bukanlah keahliannya. Faisal kemudian meminjam ekstensometer (deteksi gerakan tanah) milik Jepang yang dipasang di Balai Sabo, Merapi, dan mempelajari cara kerjanya. Alat itu lalu ditunjukkan paman istrinya, alumnus Teknis Elektro UGM Endar Wibowo, yang memiliki usaha perakitan elektronik.

“Kami kemudian berdiskusi sampai lewat tengah malam. Saya katakan kepadanya, ingin membuat alat yang lebih bagis dari buatan Jepang itu, tetapi harganya terjangkau. Apakah mungkin?” kisah Faisal.

Begitu Endar menyanggupi untuk membantunya, Faisal pun berani mengiyakan permintaan Dwikorita. Bersama Dwikorita, dia lalu mulai mendesain alat itu, sedangkan Endar menyupervisinya. Dibantu empat mahasiswa, alat itu akhirnya terwujud tiga bulan kemudian. “Jika alat buatan Jepang hanya merespons terhadap satu arah tarikan, alat kami bisa merespons terhadap tiga gaya, yaitu tarikan satu arah, horizontal, dan vertikal,” ujarnya.

Persoalan sosial

Setelah sukses membuat alat sendiri, tahun 2007 itu juga, Faisal dan Dwikorita melakukan survei ke Banjarnegara untuk memetakan desa-desa yang berpotensi terlanda longsor lagi. Hasilnya, ditemukan Desa Karangkobar berada di nomor urut pertama yang rentan longsor. Desa Pagetan menduduki peringkat kedua dan Wanayasa nomor tiga.

Faisal pun membawa alatnya ke masyarakat Karangkobar dan menawarkan untuk memasang alat temuan mereka. Namun, niat itu ditolak warga. Akhirnya, Faisal dan timnya mengalihkan pemasakan alat ke Pagentan. “Berbeda dengan Karangkobar, Kepala Desa Kali Telaga (Pagentan) mendukung pemasangan itu,” katanya.

Sekitar 8 bulan kemudian, sirene bahaya meraung-raung, mengirim tanda bahaya. Sebanyak 35 keluarga di zona bahaya longsor di desa itu segera mengungsu. Benar saja, empat jam kemudian longsor menimbun 10 rumah warga, tak ada satu pun korban jiwa. “Saya lega sekali, alat kami ternyata bekerja dengan baik,” ujarnya.

Namun, di pengunjung 2014, Karangkobar ternyata dilanda longsor. Faisal hanya bisa menyesali diri karena pernah gagal memasang alat detektor longsornya di desa itu.

Baru setelah longsor melanda akhir tahun lalu, Presiden Joko Widodo menugaskan UGM dan Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral untuk memasang alat deteksi longsor di kawasan yang dianggap rentan. Namun, lagi-lagi, hal itu tak mudah diwujudkan.

Tahun 2010 ada dua warga dari salah satu desa di Cilacap, Jawa Tengah, yang datang menemui Faisal di kampusnya. “Mereka mengaku hendak membeli alat kami. Saat diangsurkan uangnya, saya tertegun, uangnya sangat lecek. Lalu mereka menerangkan bahwa uang itu hasil iuran warga desa,” Kisah Faisal.

Faisal segera menelepon Dwikorita. Akhirnya diputuskan, UGM akan menyumbangkan alat itu cuma-cuma. Bahkan, kemudian ada pihak swasta turut menyumbang.

Sumber : Kompas 17 Febuari 2015