Dengan Anggaran Pelatihan Online yang Terlalu Fantastis (Rp 5,6 Triliun), Program ini Seperti ada Kepentingan Pribadi. Apalagi Dikerjakan Pebisnis Milineal yang masih “Hijau”

SURABAYA PAGI, Surabaya – Dana anggaran kartu pra kerja sebesar Rp 20 triliun kini jadi sorotan publik. Ditemukan dark total anggaran itu, sebesar Rp 5,6 triliun digunakan untuk biaya pelatihan online yang diselenggarakan satu salah satu staf khusus Presiden Jokowi. Sisanya, sebesar Rp 13,45 triliun untuk dan Rp 840 Miliar untuk dana survei. Menjadi sorotan, karena salah satu Staf Khusus Presiden ikut merencanakan program ini di mana ia juga salah satu pendiri RuangGuru. Praktik semacam ini dapat menimbulkan anggapan bahwa program ini ada konflik kepentingan pribadi. Apalagi jumlah anggaran nya besar. Kesannya, program ini seperti diada-adakan saja. Dan menimbulkan kesan memperkaya diri sendiri. Mungkin ia masih milenial, dan bisa dikatakan ‘hijau’ dalam berbisnis.

Belva, Staf Khusus Presiden Jokowi, Berkelit

Stafsus Milenial Presiden tak Punya Sense of Crisis

SURABAYA PAGI, Jakarta -Staf Khusus Presiden Jokowi, Adamas Belva Syah Devara, akhirnya berkelit untuk membela diri, setelah kritik dilontarkan berbagai pihak.

Belva melalui akunnya nya mengaku pernah menanyakan pada pihak istana, dalam kedudukan menjadi Staf Khusus Presiden Jokowi. Apakah ia harus mundur diri dari jabatan CEO Ruangguru.

Meski Adamas Belva Syah Devara telah mengklarifikasi bahwa itu merupakan program sebelum dia menjadi staf khusus presiden. namun, kini, beberapa pengusaha muda, aktivis kepemudaan hingga pakar manajemen bisnis Surabaya pun mengkritik sikap Belva. Adalah Ilmu Manajemen Bisnis FEB Unair dr. Imron Mawardi, Direktur LPS Universitas Ciputra dan Dosen Fakultas Manajemen dan Bisnis Universitas Ciputra Ir. Alexander Wahyudi MBA.MM, kemudian Wakil Kaprodi International Business Managemen Universitas Ciputra Krismi Budi Sienattra, , seorang pengusaha muda yang juga Pengurus BPD HIPMI Jatum Satria Wicaksono, serra Ketua LPM Mercusuar Unair Iqbal Yaniar dan aktivis HMI UIN Sunan Ampel Arifin yang dihubungi terpisah, Kamis (16/4/2020).

Imron Mawardi salah satu ekonom dari Unair menyoroti program pelatihan online yang menganggarkan Rp 5,6 Triliun yang dirancang oleh Staf Khusus Presiden.

“Pertanyaannya setelah dilakukan pelatihan online, mereka yang terdampak ini lalu bisa melakukan apalagi? Jika pelatihan online saja, kurang! Apalagi dengan angka anggaran yang sangat fantastis,” unar Imron Mawardi, kepada Surabaya Pagi, Kamis (16/4/2020).

Pria yang juga mantan wartawan ini mengatakan bahwa harusnha tidak hanya pelatihan online saja untuk para terdampak Covid-19. Tetapi, juga bisa menciptakan usaha atau lapangan kerja baru yang riil. “Lebih spesifiknya misal diberi pelatihan seperti berwiraswasta di sektor industri kreatif. Ini mungkin lebih mampu membantu mereka mengantisipasi dampak Covid-19,” ujarnya.

Apalagi, dalam program prakerja yang digagas Stafsus Presiden dengan bekerjasama Ruangguru, akan menimbulkan konflik kepentingan pribadi. Pasalnya, Adamas Belva Devara juga CEO dari Ruangguru. “Staf Khusus yang metrncanakan Program ini kan juga salah satu pendiri Ruang Guru, inj menimbulkan anggapan bahwa program ini ada konflik kepentingan pribadi. Apalagi dengan jumlah anggaran sebedar itu, kesannya seperti hanya diada-adakan saja,” kata Imron.

Harus Dirinci dan Transparan

Dirinya juga mengatakan bahwa presiden dan staff milenialnya ini juga harus merinci anggaran tersebut dan dipaparkan secara transparan. Jangan sampai masyarakat berprasangka buruk terhadap program yang dianggap riskan di situasi seperti ini.

“Yang benar itu Money Follow Activitu, bukan Activity Follow Money. Harusnya aktivitas, dalam hal ini pelatihan harus dipikirkan sistemasjnya akan seperti apa, lalu baru anggarannya dikeluarkan. Ngapain anggarannya dikeluarkan besar-besaran jika mekanismenya masih belum jelas?” kata Imron.

Untuk itu, pelatihan yang tepat untuk para prakerja terdampak Covid-19, harus memiliki tiga aspek, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Selain itu target dan sasaran dari pelatihan ini juga harus sangat diperhatikan.

Misalnya, aspek kognitif bisa dilakukan dengan cara memberi teori melalui pelatihan online atau offline, afektifnya yaitu menumbuhkan sikapmmereka untuk menjadi pengusaha/wiraswasta, lalu psikomotoriknya adalah penerapan mereka dalam membuat usaha tersebut.

Rawan Dikorupsi

Tak hanya Imron Mawardi yang menganggap pelatihan online saja tidak efektif dan sarat kepentingan. Sama halnha diungkapkan Ir Alexander Wahyudi, MBA, MM Direktur LSP Universitas Ciputra. “Ide sih bagus. Tapi kalau dia sebagai pemikir atau peneliti kemudian juga sebagai eksekutor lah ini yang nggak benar menurut saya, karena pasti ada konflik kepentingan disini dan itu manusiawi. Hal ini dikawatirkan akan terjadi korupsi dan hal ini cukup riskan,” ingat Alexander, kepada Surabaya Pagi, Kamis (16/4/2020).

Ia pun menyinggung, bahwa dengan anggaran sebesar Rp 5,6 Triliun di tengah pandemi Covid-19 seperti ini dengan memberikan pelatihan online, dianggap tidak efektif dan tidak tepat sasaran untuk korban PHK.

“Ini yang masih diragukan (keefektifannya). Apalagi bila sasaran untuk para korban PHK. Mereka punya tingkat pendirikan dan kompetensi berbeda. Jadi sebaiknya langsung konkrit. Buatkan satu industri yang sangat diperlukan pasar saat ini. Kalau hanya pelatihan kerja online. Saya pesimis. Bahkan cenderung ada celah korupsi ya,” tegasnya.

Stafsus Milenial Kebablasan

Pendapat serupa juga dilontarkan oleh Krismi Budi Seinatra. Wakaprodi IBM Universitas Ciputra Surabaya. Menurut Krismi, tak hanya untuk Belva, tetapi para staf khusus Presiden harus banyak belajar tentang birokrasi.

“Mereka ini kan awalnya dari profesional yang kemudian ada dilevel birokrasi, jadi menurut saya mereka ini belum memahami birokrasi yang terjadi. Mereka ini kan staf yang membantu Presiden melalui ide, namun sayang-nya ide yang mereka berikan terlalu kebablasan. Jadi terlalu menyalahi wewenang. Apalagi ada yang membuar surat memakai nama staf khusus untuk meminta kepada seluruh Camag,” beber Krismi, ditemui Kamis (16/4/2020).

Tak Punya Sense of Crisis

Senentara, Satria Wicaksono, pengusaha muda seperti Belva Devara, yang juva salah satu oengurus BPD Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Jawa Timur menyebut, kalau Belva itu masih “hijau” dan tidak paham kondisi pandemi Covid-19. Apalagi dengan anggaran Rp5,6 Triliun yang dianggapnya tidak mempunyai sense of crisis.

“Sebenarnya niatnya baik. Namun tidak dilakukan pada waktu yang tepat dan perencanaan yang sesuai. Apalagi mereka juga kan CEO-nya. Kelihatan banget seperti memperkaya diri sendiri sih. Sepertinya dia kurang yau masalah ‘redaksional’ dan ‘SOP’ di pemerintah. Mungkin karena masih milenial, san masih ‘hijau’ juga kali ya?,” beber pria yang juga seorang konsultan jasa penilai keuangan ini, Kamis (16/4/2020).

Satria mengingatkan kepada Staf Khusus Presiden Milenial dan Pemerintah, dalam menghadapi situasi ekonomu yang ambruk diterjang pandemi Covid-19 ini. Ditambahkan dengan banyaknya PHK dan pengangguran. Program-program yang disiapkan harus jelas, transparan, adan perlu menggandeng organisasj pihak ketiga agar capai sasaran.

“Kondiri kayak gini, yah memang harus transparan. Apalagi menyangkut rakyat banyak. Pemerintah jangan plin-plan. Harusnya pemerintah bisa koordinasi dengan kampus, kadin, HIPMI, dan asosiasi lain. Jadi penganggaran dan penerapan nya jauh lebih baik dan tidak memakan anggaran sebesar itu,” saran Satria. n byt/adk/jk/rme

Sumber: Jawa Pos. 17 April 2020. Hal.1-4