Pendirian Kota Literasi Masih Hadapi Tantangan Besar, Sinergi Pemerintah dan Masyarakat Perlu Ditingkatkan
19 Mei 2026
HARIAN DISWAY – Pada era modern, literasi tak hanya soal buku atau tulisan-tulisan tertentu. Tapi sebuah informasi bisa didapatkan dari media apa pun. Contohnya melalui film.
Lewat perayaan Hari Buku Nasional dan Hari Jadi Kota Surabaya (HJKS) ke-733, Windy Ariestanty, Penggagas Patjarmerah, mengajak para peserta talkshow Membaca Kota Sebagai Ruang Literasi untuk mencari makna literasi yang sesungguhnya.
Itu dapat ditemukan lewat kebiasaan anak-anak muda. Seperti mereka yang hadir dalam talkshow itu. Lokasinya di Lantai 7, Main Building Universitas Ciputra Surabaya, 18 Mei 2026.
“Saya terakhir kali baca jurnal karena memang sedang mengerjakan skripsi,” ujar salah seorang mahasiswa. Ada juga yang mengisi waktu luang dengan membaca buku di perpustakaan.
Di sisi lain, mahasiswa lainnya justru menyukai film bergenre fiksi ilmiah. Seperti Interstellar. Mengisahkan sosok anak yang berpisah dengan ayahnya pada dimensi berbeda. Begitulah para mahasiswa menyampaikan sesuatu yang didapat dari film.
Itu membuktikan bahwa pengetahuan atau informasi tidak hanya didapatkan dari membaca buku-buku di perpustakaan.
Tapi bisa pula melalui kegiatan mempelajari, menganalisa, dan memahami sebuah informasi. Lewat apa saja.
Dengan menyaksikan film, misalnya, penonton mendapat hal baru. Itu mendorong rasa ingin tahu untuk mempelajari informasi di dalamnya.
memahami istilah-istilah baru. Artinya, pengetahuan bisa didapatkan dari film, podcast, komik, Artificial Intelligence (AI), dan benda lain yang memunculkan visual atau audio.
“Intinya, literasi itu adalah akses terhadap pengetahuan. Akses yang bisa kita pakai untuk mengembangkan kualitas hidup kita,” ujar Windy.
Akses literasi yang setara itu termasuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat. “Sayangnya, akses itu saat ini belum setara dan merata di Indonesia,” tambahnya.
Padahal, sebuah kota seharusnya dapat menyediakan akses-akses literasi. Baik melalui toko buku, taman kota, bioskop, hingga perpustakaan yang tersebar di seluruh wilayah.
Dalam upaya menggalakkan Kota Literasi, semua ruang kota seharusnya bisa dianggap sebagai ruang belajar. Di mana pun.
Dengan demikian, membangun Kota Literasi tidak bertujuan hanya sebatas menggapai gelar atau penghargaan semata.
Tetapi menunjukkan sebuah proses. Sebutan Kota Literasi menggambarkan sebuah ekosistem yang efektif. Bukan sekadar bayang-bayang.
Ekosistem literasi meliputi penerbitan, ruang baca dan akses publik, festival dan komunitas, kolaborasi lintas sektor, dan gerakan keberlanjutan dalam sebuah kota. Jika ada salah satu unsur ekosistem itu tidak dirawat dengan baik, Kota Literasi akan sulit terbentuk.
“Dulu, masih ada stigma kalau membaca buku di tempat umum itu dianggap pamer atau sok pintar. Maka, kini kita harus mengembalikan aktivitas membaca sebagai hal yang biasa dan normal dalam kehidupan sehari-hari,” ungkap Windy.
Oleh sebab itu, gerakan literatur yang digalakkan oleh pemerintah dan masyarakat harus saling bersinergi. Dijalankan oleh semua pihak.
Memotivasi orang untuk mau membaca memang mudah dilakukan oleh siapa pun. Tapi kenyataannya, ketika taman kota diaktivasi menjadi ruang baca, tantangannya luar biasa.
Pemerintah kota boleh membuat kebijakan atau regulasi yang memudahkan warganya untuk mendapatkan akses literasi di berbagai sudut kota. Namun, bagaimana dengan pelaksanaan oleh warga dan pemerintahnya sendiri?
“Tantangan terbesar saat ini adalah kotanya kaya, ekosistemnya ada, tetapi bergerak sendiri-sendiri. Padahal, komunitas literasi ada banyak. Festival sering diadakan. Dan ruang alternatif pun tersedia,” kata Windy.
Tantangan menggerakkan literasi kota pun diungkapkan seorang audiens. Yakni Wibowo Purnomohadi, Pustakawan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispusip) Kota Surabaya.
Ia mengenang pernah membuka taman baca di ruang publik. Bahkan pada satu titik pernah diusir oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).
“Mereka yang mengusir waktu itu tidak tahu kalau saya adalah bagian dari pemerintah juga,” terang pria yang tergabung sebagai anggota Forum Taman Bacaan Masyarakat (TBM) itu.
Padahal, Surabaya telah disebut sebagai barometer Kota Literasi oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas RI).
Namun, Wibowo menyebut bahwa animo masyarakat dalam membaca buku di ruang publik masih belum bisa dikatakan membaik.
Saat lapak buku digelar olehnya di taman kota, jarang sekali orang yang datang untuk mampir membaca. “Saya rasa Surabaya masih sulit menyamai Yogyakarta. Ini menjadi PR besar bagi saya,” tutur Wib.
Pengalaman serupa juga pernah dialami oleh Windy. Tepatnya saat ia berada di Jakarta. “Saya melihat langsung. Bahwa perpustakaan jalanan di Jakarta diusir saat membuka lapak di taman kota,” ujarnya.
“Di situ terlihat ada program dan pemahaman yang tidak sinergis antara pengambil kebijakan (pemerintah) dengan masyarakat yang mencoba menghidupkan literasi itu sendiri,” tambahnya.
Akibatnya, kolaborasi tidak berjalan. Warga yang seharusnya mampu menjadi pembuka jalan perubahan justru dianggap sebagai pengganggu.
Padahal, Kota Literasi lazimnya memberi fasilitas bagi warganya untuk membaca, menulis, dan bersuara.
Ketika kesempatan warga untuk bersuara di ruang publik itu direbut, esensi dari Kota Literasi itu ikut hilang.
Proses menjadikan sebuah daerah sebagai Kota Literasi memang tidak bisa instan. Gelar administratif mungkin bisa disematkan.
Tetapi Kota Literasi diukur dari bagaimana kota itu bertumbuh bersama warganya, menghargai pengetahuan, dan menghormati hak bersuara.
Kegiatan belajar dan memproses pengetahuan bisa terus diupayakan oleh pemerintah, komunitas, dan warga di seluruh ruang kota.
Seperti digelar di kedai buku, balai, rumah warga, kampus kecil, ruang komunitas, festival sastra, serta literasi mandiri.
“Selain membangun Taman Bacaan Masyarakat, kami berusaha untuk mengaktifkan kembali perpustakaan digital. Juga menggandeng banyak komunitas literasi,” ujar Wibowo.
“Upaya ke depan bukan hanya menggandeng. Tapi juga membina komunitas dari sisi administrasi perpustakaan atau promosi melalui kegiatan kolaborasi bersama kami,” tambahnya.
Dengan begitu, pemerintah dan masyarakat dari berbagai macam profesi bisa saling bekerja sama. Serta kompak dalam menumbuhkan semangat Surabaya sebagai Kota Literasi. (*)