Menuju Negara Normal, Jepang Menginterpretasi Ulang Konstitusi (2-habis)

PERDANA Menteri (PM) Jepang Shonzo Abe memaparkan generasi idela. Referensinya adlah masyarakat modern menolaknya itu pemaparan Mie Oba PhD, pengamat politik dari jepang, setelah memberikan kuliah umum di Universitas Airlangga (Unair), Surabaya, Kamin (22/3)

Seberapa koservatifkah partai pemerintah dalam pemandangan Anda?

Sangat konservatif. Kalau boleh, saya lebih suka menyebutnya ultrakonservatif. Pandangan mereka tentang pernikaha, misalnya. Seorang perempuan yang sudah menikah harus mengubah nama keluarganya menjadi sama dengan nama keluarga suaminya. Itu konyol. Tapi, bagi pemerintah, seperti itulah yang benar.

Pemerintah memegang teguh pinsip bahwa satu nama keluarga dalam rumah tangga adalah simbol kerukunan. Penyatuan nama keluarga lambangn keutuhan rumah tangga. Sebaliknya, dua nama keluarga dalam sebuah rumah tangga hanya akan mendatangkan perpecahan. Paham yang tidak masuk akal. Hahaha

Oh ya, LDP (Liberal Democratic Party, partai berkuasa, Red) juga cenderung mendorong kaum perempuan untuk menikah dengan pria Jepang. Dengan demikian, nama keluarga mereka tetaplah Jepang. Imabauan yang menurut saya sangatlah kolot.

Bagaimanan tanggapan masyarakat  Jepang ?

Tentu saja, lebih banyak yang tidak sepakat, itu aturan yang old-fashined (kuno). Ketinggalan zaman. Tapi, kerana LDP menguasai pemerintahan, aturan itu tetap berlaku.

Apa lagi masalaha sosialnya?

Aging society. Generasi lanjut usia yang jumlahnya jauh lebih besar ketimbang generasi muda. Dalam bidang politik, mereka menjadi suara mayoritas. Mereka pula yang membuat LDP dan paham ultrakonservatifnya bertahan.

Sayang, generasi muda Jepang terlalu cuek. Mereka cenderung mengabaikan fenomena seperti ini. Mereka tidak peduli saat politik Japang menjadi m,iliki generasi lanjut usia. Mereka juga tidak peduli saat suara mereka tidak didengarkan atau kebutuhan mereka tidak disediakan.

Pekan lalu Jepang mengumumkan rencana untuk memajukan batas usia warga dewasa sebanyak dua tahun. Dari 20 tahun menjadi 18 tahun. Apakah itu juga ada kaitannya dengan politik?

Pastinya ada. Saya termasuk yang mendukung usul tersebut. Dengan memudakan usia warga dewasa, suara generasi muda otomatis akan bertambah. Itu bagus untuk mengimbangi suaru generasi lanjut usia yang selama ini selalu dominan. Jika jumlah warga dewasa bertmabah karena ada lebih banyak anak muda yang masuk kategori tersebut, kepentingan politik Jepang pun akan menjadi lebih muda. Sebagai pengamat politik, saya menyambut baik peluang itu. Yakni, peluang untuk mengikis paham ultrakonservatif.(hep/c10/dos)

Sumber: Jawa-Pos.24-Maret-2018.Hal_.7