![\"\"](\"https:\/\/dieng.blob.core.windows.net\/library\/2018\/01\/Menyemaikan-Bisnis-Inklusif-Melalui-Pendidikan-Bisnis.-Tabloid-Kontan.-27-Nov-3-Des.-Hal5-1052x1500.jpg\")
<\/p>\n<\/p>\n
Oleh A.Y. Agung Nugroho (Pengajar dan Peneliti Senior Magister Administrasi Bisnis Unika Atma Jaya ) agung.nugroho@atmajaya.ac.id<\/p>\n
Dalam KTT APEC yang diadakan di Da Nang, Vietnam beberapa waktu lalu, Presiden Jokowi menyampaikan tekad Pemerintah untuk terus mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Beliau menyebut berbagai program pemerintah Indonesia yang telah dilakukan untuk mendukung pertumbuhan yang inklusif tersebut. Sebagai contoh misalnya berbagai pembangunan infrastruktur yang dimulai dari daerah pinggiran, Kartu Indonesia Pintar dan berbagai program untuk masyarakat miskin lainnya. Kerja nyata telah dilakukan, namun demikian apakah kita semua tahu apa yang dimaksud dengan pertumbuhan ekonomi yang inklusif tersebut?<\/p>\n
Jeffrey Gerobin, seorang analis Asian Development Bank mengatakan bahwa pertumbuhan inklusif adalah pertumbuhan berkelanjutan yang dapat menciptakan berbagai lapangan kerja baru, mampu menarik sebagian besar orang yang termarjinalkan ke arus utama ekonomi dan sosial, mengurangi kemiskinan dan kerentanan, serta mendorong perlindungan sosial terhadap dinamika kehidupan yang tidak pasti, bencana alam dan berbagai risiko lainnya. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kesetaraan diantara masyarakat yang tidak hanya miskin namun termajinalkan gender, lokasi geografis, kesukuan, disabilitas, dan kepercayaan nya. Dengan demikian diharapkan dapat tercipta pembangunan yang bermakna dan etis. Masih, menurut ADB, dalam beberapa tahun terakhir kebanyakan pemerintah di Asia dan negara \u2013 negara lain telah memulai pengembangan strategi pembangunan yang membuat proses pertumbuhan ekonomi mereka semakin inklusif. Program yang dilakukan mencakup perluasan akses infrastruktur ke wilayah terpencil dan yang belum terlayani, pembangunan jaring pengaman sosial, mengatasi ketidaksetaraan akses terhadap layanan, peluang pekerjaan, peningkatan pendapatan, dan dimensi kesetaraan gender.<\/p>\n
Tentu saja agar pertumbuhan bisa inklusif, bukan sesuatu yang terjadi dengan sendirinya. Harus dilakukan tindakan yang nyata atau by<\/em> design<\/em> dan dengan usaha keras dari pemerintah, yang sering kali dirasa sangat lamban dalam menyediakan kebutuhan dasar rakyatnya. Oleh karena itu berbagai inisiatif telah dilakukan oleh negara \u2013 negara dan organisasi internasional seperti UNDP dan ADB untuk mendorong pertumbuhan inklusif ini. Di negara \u2013 negara yang belum mampu menyediakan kebutuhan dasar masyarakat untuk mengangkat kemiskinan, peran sektor swasta sangat dibutuhkan untuk mendorong pertumbuhan inklusif melalui praktik \u2013 praktik bisnis yang inklusif.<\/p>\n Model bisnis inklusif didefinisikan ADB sebagai model inti suatu bisnis komersial yang memberikan solusi inovatif dan sistemik berskala luas bagi masalah \u2013 masalah yang dihadapi oleh masyarakat miskin dan berpenghasilan rendah. Dengan demikian, bisnis inklusif merupakan kontribusi langsung sektor swasta untuk menciptakan suatu pertumbuhan ekonomi inklusif. Bisnis inklusif bisa menguntungkan kedua belah pihak, yaitu perusahaan dan masyarakat. Melalui praktik \u2013 praktik bisnis yang merangkul kelompok masyarakat miskin dan berpenghasilan rendah dalam skala luas tersebut, perusahaan dapat meningkatkan daya saingnya melalui peningkatan akses pasar, memperluas rantai pasokan, mengembangkan inovasi produk, memperoleh reputasi dan juga dapat mempertahankan dan mengembangkan karyawan. Sedangkan bagi masyarakat miskin sendiri, model bisnis inklusif akan dapat memenuhi kebutuhan pokok akan barang dan jasa dengan harga yang terjangkau dan bermutu, meningkatkan penghasilan, meningkatkan produktivitas dan pemberdayaan. \u00a0\u00a0Untuk mendukung keberhasilan bisnis inklusif tersebut diperlukan peran pemerintah secara aktif antara lain reformasi dalam berbagai faktor lingkungan bisnis untuk mengurangi biaya dan risiko yang disebabkan oleh kebijakan atau peraturan yang buruk atau berubah. Mislanya penyederhanaan perizinan usaha, kebijakan perpajakan, akses terhadap kredit, peraturan yang pasti tentang hak atas tanah, peningkatan dialog publik dan swasta, penetapan standar kualitas barang dan jasa.<\/p>\n Bagaimana dengan peran Universitas dan khususnya sekolah bisnis bisa menjadi ajang tempat menyemaikan konsep bisnis yang berkelanjutan dan inklusif? Rasanya perlu ada perubahan paradigma sekolah bisnis dari usaha mengajarkan peserta didik menjadi manusia kapitalis yang mementingkan \u00a0pemilik modal saja, menjadi sebuah pendidikan bisnis yang bisa mengangkat derajat menusia untuk mencapai kemakmuran. Duff McDonald dalam bukunya The Golden Passport <\/em>menuliskan mengenai sejarah dan peran sekolah bisnis paling berpengaruh di dunia, Harvard Business School, sebagai pengembang ideologi kapitalisme dan mendidik para eksekutif perusahaan yang handal, namun di sisi lain juga menghasilkan para eksekutif bisnis yang hanya mementingkan diri sendiri dan pemilik modal saja. Para pelaku bisnis seakan hanya memikirkan kepentingan diri mereka sendiri saja. Dengan demikian, sekolah bisnis dianggap tidak mempedulikan kepentingan dan kebutuhan masyarakat. Kritik ini semakin nyaring terdengar ketika kondisi ekonomi dunia mengarah pada kondisi resesi global saat ini. Dunia bisnis seakan \u2013 akan tidak mampu berbuat banyak untuk membalikkan keadaan ke arah pertumbuhan ekonomi yang berpihak kepada kepentingan masyarakat luas. Oleh karenanya sekolah bisnis yang berkelanjutan (sustainable business), <\/em>yang merupakan istilah payung untuk konsep yang laur mencakup bidang isu lingkungan-sosial-pemerintahan (Environment-Social-Government), <\/em>bisnis hijau, kewirausahaan sosial, dan pengambangan usaha masyarakat. Konsep ini memberikan penekanan pada tanggung jawab pelaku bisnis kepada komunitas lokal dan masyarakat global, dan pada mutualis bisnus dan masyarakat.<\/p>\n Dalam tahap awal, sekolah bisnis mulai dapat diajak untuk mengajarkan bisnis inklusif sebagai konsep yang luas, maupun bentuk \u2013 bentuk inisiatif social enterprise <\/em>yang digerakkan oleh wirausahawan sosial, yang cakupannya lebih kecil namun sangat efektif dalam merangkul dan mengentaskan masyarakat. Kewirausahaan Sosial dengan demikian menjadi salah satu inisiatif yang nyata untuk menciptakan bisnis yang semakin inklusif melalui pengarusutamaan prinsip pertumbuhan bersama masyarakat dalam setiap parktik bisnis yang dilakukan. Dengan demikian maka kehadiran sekolah bisnis akan menjadi relevan bagi masyarakat tempat dimana bisnis tersebut tumbuh dan berkembang.<\/p>\n Menurut Michael Porter dalam Driver (2012), kewirausahaan sosial bukanlah fenomena yang terisolasi, semacam praktik bisnis khusu untuk orang \u2013 orang istimewa, melainkan sebuah katalis yang memindahkan semua bisnis ke arah nilai bersama yang diyakini (shared value). <\/em>Implikasinya bagi pendidik bisnis adalah bahwa kewirausahaan sosial bukan hanya merupakan peluang baru, tapi juga tanggung jawab baru. Sebagai katalisator, peran sekolah bisnis adalah bahwa kewirausahaan sosial bukan hanya merupakan peluang baru, tapi juga tanggung jawab baru. Sebagai katalistaor, peran sekolah bisnis adalah menggerakkan keseluruhan kurikulum bisnis menuju penciptaan nilai bersama. Artinya, dalam setiap pendidikan bisnis kita bisa membahas bagaimana bisni bisa memenuhi kebutuhan sosial. Misalnya dengan mengajarkan pemasaran sebagai usaha untuk pemenuhan kebutuhan manusia yang lebih luas daripada hanya sekedar untuk pemenuhan kebutuhan komersial semata, atau mengajarkan cara membaca dan membuat laporan keuangan perusahaan yang mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan dari kehadiran suatu entitas bisnis.<\/p>\n Porter menyerukan sebuah transformasi radikal di mana kurikulum sekolah bisnis mengajarkan penciptaan nilai bersama di seluruh rantai nilai bisnis dan mencakup studi tentang kebutuhan manusia yang lebih dalam serta kebijakan publik yang lebih luas. Kewirausahaan soaial merupakan wahana menuju transisi menuju penciptaan nilai bersma dan sebuah sistem kapitalis yang menganggap bahwa pemenuhan kebutuhan sosial bukan sekedar embel \u2013 embel namun sebagai inti dari setiap praktik bisnis.<\/p>\n Pache dan Chowdury (2012) mengusulkan kerangka baru untuk pendidikan bisnis yaitu tidak hanya mengajarkan mahasiswa \u201cabout\u201d social<\/em> entrepreneurship<\/em>, yang mengajarkan mahasiswa untuk memperoleh pengetahuan dan ketrampilan yang dibutuhkan untuk berhasil dalam kegiatan kewirausahaan, tetapi juga mengajrkan \u201cfor<\/em>\u201d social<\/em> entrepreneurship<\/em>, dengan memberikan kesempatan kepada mahasiswa memperoleh ketrampilan untuk memahami dan menjembatani tiga logika institusional dalam kewirausahaan sosial yang berbeda dan kadang bertentangan, yaitu, logika kesejahteraan sosial, yang menekankan pada peningkatan kesejahteraan sosial, dengan logika komersial, yang menekankan pada maksimalisasi pendapatan dan logika sektor publik yang menekankan pada keadilan dan kesetaraan. Pendekatan yang disarankan kepasa sekolah bisnis antara lain adalah dnegan menceburkan (immersion<\/em>) mahasiswa ke praktis bisnis sosial yang nyata, studi kasus, proyek konsultasi dan magang. Dengan demikian seklah bisnis mampu berperan nyata dan turut bertanggung jawab terhadap dinamika yang terjadi di tengah masyarakat tempat dimana bisnis tersebut tumbuh dan berkembang dan akhirnya menciptakan pertumbuhan ekonomi melalui bisnis inklusif.<\/p>\n <\/p>\n Sumber: Tabloid-Kontan.-27-Nov-3-Des.-Hal5<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Oleh A.Y. Agung Nugroho (Pengajar dan Peneliti Senior Magister Administrasi Bisnis Unika Atma Jaya ) agung.nugroho@atmajaya.ac.id Dalam KTT APEC yang diadakan di Da Nang, Vietnam beberapa waktu lalu, Presiden Jokowi menyampaikan tekad Pemerintah untuk terus mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Beliau menyebut berbagai program pemerintah Indonesia yang telah dilakukan untuk mendukung pertumbuhan yang inklusif tersebut….<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":11170,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[6],"tags":[],"class_list":["post-11168","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-artikel"],"yoast_head":"\n