{"id":3235,"date":"2017-02-08T14:33:18","date_gmt":"2017-02-08T07:33:18","guid":{"rendered":"http:\/\/library.uc.ac.id\/?p=3235"},"modified":"2025-09-16T15:05:09","modified_gmt":"2025-09-16T08:05:09","slug":"wajah-regulasi-bisnis-di-indonesia","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.ciputra.ac.id\/library\/wajah-regulasi-bisnis-di-indonesia\/","title":{"rendered":"Wajah Regulasi Bisnis di Indonesia"},"content":{"rendered":"<p><a ref=\"magnificPopup\" href=\"https:\/\/dieng.blob.core.windows.net\/library\/2017\/02\/Wajah-Regulasi-Bisnis-di-Indonesia.-Bisnis-Indonesia.11-Januari-2017.Hal_.2.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone wp-image-3236\" src=\"https:\/\/dieng.blob.core.windows.net\/library\/2017\/02\/Wajah-Regulasi-Bisnis-di-Indonesia.-Bisnis-Indonesia.11-Januari-2017.Hal_.2.jpg\" alt=\"Wajah Regulasi Bisnis di Indonesia. Bisnis Indonesia.11 Januari 2017.Hal.2\" width=\"950\" height=\"1068\" \/><\/a><\/p>\n<p>Bank Dunia telah merilis indeks melakukan Bisnis 2017 (Doing Business Index 2017). Laporan setebal 348 halaman tersebut merupakan laporan tahunan yang berisi kajian tentang regulasi bisnis dari 190 negara di dunia, baik regulasi yang merangsang tumbuh dan berkembangnya bisnis maupun regulasi yang justru menghambatnya lahirnya bisnis baru. Laporan 2017 ini merupakan laporan yang ke-14 sejak pertama kali sistem pengukuran diperkenalkan.<\/p>\n<p>Indeks melakukan bisnis 2017 mengukur 11 indikator, yakni proses pembuatan bisnis baru, pengurusan izin, upaya mendapatkan listrik, upaya pendaftaran properti bisnis, upaya mendapatkan kredit, perlindungan terhadap investor minoritas, pembayaran pajak usaha, , perdagangan antar-negara, isu kontak kerja, pengurusan isu-isu dalam kerja, dan regulasi buruh. Sepuluh indikator pertama menjadi basis pembuatan peringkat dalam rekapitulasi data final.<\/p>\n<p>Secara umum, hasil pengukuran DBI 2017 ini menunjukan adanya disparitas yang besar pada negara-negara maju (developed countries) dan negara-negara berkembang (developing country). Selain itu terdapat pula temuan bahwa perempuan cenderung menghadapi tantangan yang lebih besar dalam memulai sebuah usaha dibandingkan dengan laki-laki. Berdasarkan data dari 155 negara, ditemukan bahwa perempuan memiliki sistem pendukung (supporting system) yang lebih sedikit dibandingkan laki-laki.<\/p>\n<p>Temuan ini semakin menegaskan bahwa kajian mengenai wirausahawan perempuan semakin memiliki posisi yang penting dalalm kajian-kajian entrepreneurship. Selain itu, fokus DBI 2017 yang menyoroti diskrepansi kesempatan pada wirausahawan perempuan di tataran global menunjukan bahwa isu ini merupakan isu yang dialami hampir semua wirausahawan perempuan di berbagai negara.<\/p>\n<p>Prevalensi perempuan di dunia mencvapai 49,6%, dan hanya 40,8% yang bergabung dalam organisasi kerja formal. Dari keseluruhan jumlah bisnis startup, hanya 31% yang memiliki setidaknya satu perempuan sebagai pemilik (World Bank, 2011). Hal ini menunjukkan bahwa peran serta perempuan dalam percaturan dunia kewirausahawan masih sangat rendah jika dibandingkan dengan laki-laki.<\/p>\n<p>Namun demikian, perempuan tetap memilki peranan yang amat penting. Bahkan menurut riset, jika prevalensi perempuan tidak dimasukkan ke dalam perhitungan, maka pendapatan per kapita secara global akan menurun hingga 40%! (Cuberes &amp; Teignier, 2014).<\/p>\n<p>DBI 2017 ini memang memberikan ulasan yang cukup komprehensif tentang peranan wirausahawan perempuan karena menyadari bahwa dibeberapa negara, regulasi untuk wirausahawan perempuan dibedakan dengan wirausahawan laki-laki. Contohnya dalam hal registrasi korporas. DBI 2017 menemukan bahwa adanya perbedaan persyaratan registrasi yang harus dipenuhi jika sebuah korporasi dimiliki oleh seorang perempuan. Dibeberapa negara, seorang wirausahawan perempuan diminta untuk menambahkan surat persetujuan dari suami.<\/p>\n<p>Contoh lain tentang perbedaan perlakuan terhadap wirausahawan perempuan adalah akses terhadap kredit. Pihak pemberi kredit memiliki fokus terhadap kepemilikan aset, apakah dimiliki oleh sang perempuan atau milik suami, serta beberapa fakta yang menunjukkan bahwa rasio persetujuan kredit lebih tinggi diberikan kepada wirausahawan laki-laki dibandingkan dengan wirausahawan perempuan. Bahkan dalam beberapa isu tentang negosiasi, juga ditemukan bahwa testimoni yang diberikan oleh wirausahawan perempuan mendapatkan value yang lebih rendah dibandingkan dengan wirausahawan laki-laki.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>KIPRAH INDONESIA<\/p>\n<p>Indonesia mendapatkan apresiasi besar sebagai 10 besar negara yang paling serius membenahi regulasi kemudahan dalam berbisnis. Selain Indonesia, negara lain yang juga mendapatkan apresiasi ini adalah brunei Darussalam, Kazakhstan, Kenya, Belarus, Serbia, Georgia, Pakistan, Uni Emirat Arab, dan Bahrain. Kesepuluh negara ini ditemukan mengimplementasikan 48 sistem regulasi untuk mempermudah pendirian usaha per juni 2016.<\/p>\n<p>Namun demikian, Indonesia masih harus berjuang keras dalam membenahi sektor ini, karena dalam hal kemudahan mendirikan usaha, Indonesia masih berada di peringkat 91 dari 190 dengan nilai DTF total 61,52. Peringkat ini jauh dibawah negara Asia Tenggara lainnya, seperti Singapura (2), Malaysia (23), Brunei Darussalam (72), Vietnam (82), dan lebih baik dibandingkan dengan kamboja (131), Myanmar (170), dan Timor Leste (175). Secara umum, lima besar peringkat teratas didominasi oleh Selandia Baru, Singapura, Denmark, Hong kong, dan Korea Selatan.<\/p>\n<p>Tren positif yang ditunjukkan oleh Indonesia ini salah satunya juga ditunjukkan dengan adanya apresiasi Bank Dunia terhadap dua kota, Jakarta dan Surabaya, yang membuat registrasi properti bisnis digital. Invensi inovatif ini dipandang Bank Dunia sebagai salah satu regulasi yang efektif dalam menstimulasi munculnya bisnis-bisnis baru. Adanya transparansi terhadap properti bisnis merupakan salah satu elemen penting yang dapat menstimulasi lahirnya kepercayaan para wirausahawan baru maupun investor.<\/p>\n<p>Selain itu, apresiasi terhadap Indonesia juga diberikan oleh Bank Dunia terkait dengan sistem registrasi kolateral, sistem pengaduan satu pintu secara nasional, upaya mendapatkan tambahan daya listrik untuk usaha, serta pembayaran pajak maupun\u00a0 iuran kesehatan yang dapat dilakukan secara daring (online). Kombinasi-kombinasi regulasi ini menunjukan komitmen dari pemerintah Indonesia dalam mempermudah pendirian usaha di Indonesia.<\/p>\n<p>Secara akumulatif, Indonesia memenuhi enam dari 11 indikator DBI 2017, sehingga menempatkan nya sebagai 10 besar negara yang paling serius membenahi tata kelola regulasi bisnis di dunia. Indonesia juga mendapatkan perhatian karena berhasil membenahi sistem kelistrikan nasional, dari 67% di 1990 dan kini mencapai 96% per tahun 2012. Indonesia dianggap mampu menaklukkan tantangan yang besar mengingat Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk dan konsumsi listrik yang amat besar.<\/p>\n<p>Ulasan diatas memberikan setidaknya dua refleksi. Pertama, integrasi teknologi informasi sebagai bagian dari inovasi tata kelola regulasi bisnis merupakan langkah yang strategis. Jika dicermati, meningkat pesatnya indeks Indonesia cenderung distimulasi adanya digitalisasi sistem. Transparansi ini rupanya tidak hanya meningkatkan kepercayaan pengguna di Indonesia, tetapi juga memiliki kesan positif di kalangan investor maupun peneliti Internasional. Kepercayaan dan kesan positif ini menjadi preseden baik yang mendongkrak performa Indonesia di kancah global.<\/p>\n<p>Kedua, digitalisasi sistem ini seyogyanya diterapkan di kota-kota lain di Indonesia. Semangat keterbukaan informasi dan kemudahan birokrasi akan jadi penunjang yang efektif bagi para wirausahawan di daerah, termasuk wirausahawan perempuan untuk berani berkiprah. Keterbukaan sistem dan kemudahan birokrasi pada gilirannya akan menambah prevalensi wirausahawan di Indonesia maupun itikad baik investor untuk menanam investasi di Indonesia.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Sumber : Bisnis Indonesia, 11 Januari 2016. Hal.2<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Bank Dunia telah merilis indeks melakukan Bisnis 2017 (Doing Business Index 2017). Laporan setebal 348 halaman tersebut merupakan laporan tahunan yang berisi kajian tentang regulasi bisnis dari 190 negara di dunia, baik regulasi yang merangsang tumbuh dan berkembangnya bisnis maupun regulasi yang justru menghambatnya lahirnya bisnis baru. Laporan 2017 ini merupakan laporan yang ke-14 sejak&#8230;<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":78630,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[9,455,374],"tags":[],"class_list":["post-3235","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-uc-news","category-uc-news-2017","category-uc-news-januari-2017"],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v27.4 - https:\/\/yoast.com\/product\/yoast-seo-wordpress\/ -->\n<title>Wajah Regulasi Bisnis di Indonesia - Library<\/title>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/www.ciputra.ac.id\/library\/wajah-regulasi-bisnis-di-indonesia\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"id_ID\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"Wajah Regulasi Bisnis di Indonesia - Library\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"Bank Dunia telah merilis indeks melakukan Bisnis 2017 (Doing Business Index 2017). Laporan setebal 348 halaman tersebut merupakan laporan tahunan yang berisi kajian tentang regulasi bisnis dari 190 negara di dunia, baik regulasi yang merangsang tumbuh dan berkembangnya bisnis maupun regulasi yang justru menghambatnya lahirnya bisnis baru. Laporan 2017 ini merupakan laporan yang ke-14 sejak...\" \/>\n<meta property=\"og:url\" content=\"https:\/\/www.ciputra.ac.id\/library\/wajah-regulasi-bisnis-di-indonesia\/\" \/>\n<meta property=\"og:site_name\" content=\"Library\" \/>\n<meta property=\"article:published_time\" content=\"2017-02-08T07:33:18+00:00\" \/>\n<meta property=\"article:modified_time\" content=\"2025-09-16T08:05:09+00:00\" \/>\n<meta property=\"og:image\" content=\"https:\/\/static.uc.ac.id\/library\/2017\/02\/jon.jpg\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:width\" content=\"887\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:height\" content=\"373\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:type\" content=\"image\/jpeg\" \/>\n<meta name=\"author\" content=\"admin_library\" \/>\n<meta name=\"twitter:card\" content=\"summary_large_image\" \/>\n<meta name=\"twitter:label1\" content=\"Ditulis oleh\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data1\" content=\"admin_library\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:label2\" content=\"Estimasi waktu membaca\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data2\" content=\"6 menit\" \/>\n<script type=\"application\/ld+json\" class=\"yoast-schema-graph\">{\"@context\":\"https:\\\/\\\/schema.org\",\"@graph\":[{\"@type\":\"Article\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.ciputra.ac.id\\\/library\\\/wajah-regulasi-bisnis-di-indonesia\\\/#article\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.ciputra.ac.id\\\/library\\\/wajah-regulasi-bisnis-di-indonesia\\\/\"},\"author\":{\"name\":\"admin_library\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.ciputra.ac.id\\\/library\\\/#\\\/schema\\\/person\\\/4cffc04a138a391647832a76dc126824\"},\"headline\":\"Wajah Regulasi Bisnis di Indonesia\",\"datePublished\":\"2017-02-08T07:33:18+00:00\",\"dateModified\":\"2025-09-16T08:05:09+00:00\",\"mainEntityOfPage\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.ciputra.ac.id\\\/library\\\/wajah-regulasi-bisnis-di-indonesia\\\/\"},\"wordCount\":858,\"image\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.ciputra.ac.id\\\/library\\\/wajah-regulasi-bisnis-di-indonesia\\\/#primaryimage\"},\"thumbnailUrl\":\"https:\\\/\\\/static.uc.ac.id\\\/library\\\/2017\\\/02\\\/jon.jpg\",\"articleSection\":[\"UC News\",\"UC News 2017\",\"UC News Januari 2017\"],\"inLanguage\":\"id\"},{\"@type\":\"WebPage\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.ciputra.ac.id\\\/library\\\/wajah-regulasi-bisnis-di-indonesia\\\/\",\"url\":\"https:\\\/\\\/www.ciputra.ac.id\\\/library\\\/wajah-regulasi-bisnis-di-indonesia\\\/\",\"name\":\"Wajah Regulasi Bisnis di Indonesia - Library\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.ciputra.ac.id\\\/library\\\/#website\"},\"primaryImageOfPage\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.ciputra.ac.id\\\/library\\\/wajah-regulasi-bisnis-di-indonesia\\\/#primaryimage\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.ciputra.ac.id\\\/library\\\/wajah-regulasi-bisnis-di-indonesia\\\/#primaryimage\"},\"thumbnailUrl\":\"https:\\\/\\\/static.uc.ac.id\\\/library\\\/2017\\\/02\\\/jon.jpg\",\"datePublished\":\"2017-02-08T07:33:18+00:00\",\"dateModified\":\"2025-09-16T08:05:09+00:00\",\"author\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.ciputra.ac.id\\\/library\\\/#\\\/schema\\\/person\\\/4cffc04a138a391647832a76dc126824\"},\"breadcrumb\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.ciputra.ac.id\\\/library\\\/wajah-regulasi-bisnis-di-indonesia\\\/#breadcrumb\"},\"inLanguage\":\"id\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"ReadAction\",\"target\":[\"https:\\\/\\\/www.ciputra.ac.id\\\/library\\\/wajah-regulasi-bisnis-di-indonesia\\\/\"]}]},{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"id\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.ciputra.ac.id\\\/library\\\/wajah-regulasi-bisnis-di-indonesia\\\/#primaryimage\",\"url\":\"https:\\\/\\\/static.uc.ac.id\\\/library\\\/2017\\\/02\\\/jon.jpg\",\"contentUrl\":\"https:\\\/\\\/static.uc.ac.id\\\/library\\\/2017\\\/02\\\/jon.jpg\",\"width\":887,\"height\":373},{\"@type\":\"BreadcrumbList\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.ciputra.ac.id\\\/library\\\/wajah-regulasi-bisnis-di-indonesia\\\/#breadcrumb\",\"itemListElement\":[{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":1,\"name\":\"Home\",\"item\":\"https:\\\/\\\/www.ciputra.ac.id\\\/library\\\/\"},{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":2,\"name\":\"Wajah Regulasi Bisnis di Indonesia\"}]},{\"@type\":\"WebSite\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.ciputra.ac.id\\\/library\\\/#website\",\"url\":\"https:\\\/\\\/www.ciputra.ac.id\\\/library\\\/\",\"name\":\"Library\",\"description\":\"UC\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"SearchAction\",\"target\":{\"@type\":\"EntryPoint\",\"urlTemplate\":\"https:\\\/\\\/www.ciputra.ac.id\\\/library\\\/?s={search_term_string}\"},\"query-input\":{\"@type\":\"PropertyValueSpecification\",\"valueRequired\":true,\"valueName\":\"search_term_string\"}}],\"inLanguage\":\"id\"},{\"@type\":\"Person\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.ciputra.ac.id\\\/library\\\/#\\\/schema\\\/person\\\/4cffc04a138a391647832a76dc126824\",\"name\":\"admin_library\",\"image\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"id\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/secure.gravatar.com\\\/avatar\\\/75781214a801ee0700a52770a6367c89fe1bf1dccd2c5f0a079ece6c531f4bae?s=96&d=mm&r=g\",\"url\":\"https:\\\/\\\/secure.gravatar.com\\\/avatar\\\/75781214a801ee0700a52770a6367c89fe1bf1dccd2c5f0a079ece6c531f4bae?s=96&d=mm&r=g\",\"contentUrl\":\"https:\\\/\\\/secure.gravatar.com\\\/avatar\\\/75781214a801ee0700a52770a6367c89fe1bf1dccd2c5f0a079ece6c531f4bae?s=96&d=mm&r=g\",\"caption\":\"admin_library\"},\"url\":\"https:\\\/\\\/www.ciputra.ac.id\\\/library\\\/author\\\/admin_library\\\/\"}]}<\/script>\n<!-- \/ Yoast SEO plugin. -->","yoast_head_json":{"title":"Wajah Regulasi Bisnis di Indonesia - Library","robots":{"index":"index","follow":"follow","max-snippet":"max-snippet:-1","max-image-preview":"max-image-preview:large","max-video-preview":"max-video-preview:-1"},"canonical":"https:\/\/www.ciputra.ac.id\/library\/wajah-regulasi-bisnis-di-indonesia\/","og_locale":"id_ID","og_type":"article","og_title":"Wajah Regulasi Bisnis di Indonesia - Library","og_description":"Bank Dunia telah merilis indeks melakukan Bisnis 2017 (Doing Business Index 2017). Laporan setebal 348 halaman tersebut merupakan laporan tahunan yang berisi kajian tentang regulasi bisnis dari 190 negara di dunia, baik regulasi yang merangsang tumbuh dan berkembangnya bisnis maupun regulasi yang justru menghambatnya lahirnya bisnis baru. Laporan 2017 ini merupakan laporan yang ke-14 sejak...","og_url":"https:\/\/www.ciputra.ac.id\/library\/wajah-regulasi-bisnis-di-indonesia\/","og_site_name":"Library","article_published_time":"2017-02-08T07:33:18+00:00","article_modified_time":"2025-09-16T08:05:09+00:00","og_image":[{"width":887,"height":373,"url":"https:\/\/static.uc.ac.id\/library\/2017\/02\/jon.jpg","type":"image\/jpeg"}],"author":"admin_library","twitter_card":"summary_large_image","twitter_misc":{"Ditulis oleh":"admin_library","Estimasi waktu membaca":"6 menit"},"schema":{"@context":"https:\/\/schema.org","@graph":[{"@type":"Article","@id":"https:\/\/www.ciputra.ac.id\/library\/wajah-regulasi-bisnis-di-indonesia\/#article","isPartOf":{"@id":"https:\/\/www.ciputra.ac.id\/library\/wajah-regulasi-bisnis-di-indonesia\/"},"author":{"name":"admin_library","@id":"https:\/\/www.ciputra.ac.id\/library\/#\/schema\/person\/4cffc04a138a391647832a76dc126824"},"headline":"Wajah Regulasi Bisnis di Indonesia","datePublished":"2017-02-08T07:33:18+00:00","dateModified":"2025-09-16T08:05:09+00:00","mainEntityOfPage":{"@id":"https:\/\/www.ciputra.ac.id\/library\/wajah-regulasi-bisnis-di-indonesia\/"},"wordCount":858,"image":{"@id":"https:\/\/www.ciputra.ac.id\/library\/wajah-regulasi-bisnis-di-indonesia\/#primaryimage"},"thumbnailUrl":"https:\/\/static.uc.ac.id\/library\/2017\/02\/jon.jpg","articleSection":["UC News","UC News 2017","UC News Januari 2017"],"inLanguage":"id"},{"@type":"WebPage","@id":"https:\/\/www.ciputra.ac.id\/library\/wajah-regulasi-bisnis-di-indonesia\/","url":"https:\/\/www.ciputra.ac.id\/library\/wajah-regulasi-bisnis-di-indonesia\/","name":"Wajah Regulasi Bisnis di Indonesia - Library","isPartOf":{"@id":"https:\/\/www.ciputra.ac.id\/library\/#website"},"primaryImageOfPage":{"@id":"https:\/\/www.ciputra.ac.id\/library\/wajah-regulasi-bisnis-di-indonesia\/#primaryimage"},"image":{"@id":"https:\/\/www.ciputra.ac.id\/library\/wajah-regulasi-bisnis-di-indonesia\/#primaryimage"},"thumbnailUrl":"https:\/\/static.uc.ac.id\/library\/2017\/02\/jon.jpg","datePublished":"2017-02-08T07:33:18+00:00","dateModified":"2025-09-16T08:05:09+00:00","author":{"@id":"https:\/\/www.ciputra.ac.id\/library\/#\/schema\/person\/4cffc04a138a391647832a76dc126824"},"breadcrumb":{"@id":"https:\/\/www.ciputra.ac.id\/library\/wajah-regulasi-bisnis-di-indonesia\/#breadcrumb"},"inLanguage":"id","potentialAction":[{"@type":"ReadAction","target":["https:\/\/www.ciputra.ac.id\/library\/wajah-regulasi-bisnis-di-indonesia\/"]}]},{"@type":"ImageObject","inLanguage":"id","@id":"https:\/\/www.ciputra.ac.id\/library\/wajah-regulasi-bisnis-di-indonesia\/#primaryimage","url":"https:\/\/static.uc.ac.id\/library\/2017\/02\/jon.jpg","contentUrl":"https:\/\/static.uc.ac.id\/library\/2017\/02\/jon.jpg","width":887,"height":373},{"@type":"BreadcrumbList","@id":"https:\/\/www.ciputra.ac.id\/library\/wajah-regulasi-bisnis-di-indonesia\/#breadcrumb","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"name":"Home","item":"https:\/\/www.ciputra.ac.id\/library\/"},{"@type":"ListItem","position":2,"name":"Wajah Regulasi Bisnis di Indonesia"}]},{"@type":"WebSite","@id":"https:\/\/www.ciputra.ac.id\/library\/#website","url":"https:\/\/www.ciputra.ac.id\/library\/","name":"Library","description":"UC","potentialAction":[{"@type":"SearchAction","target":{"@type":"EntryPoint","urlTemplate":"https:\/\/www.ciputra.ac.id\/library\/?s={search_term_string}"},"query-input":{"@type":"PropertyValueSpecification","valueRequired":true,"valueName":"search_term_string"}}],"inLanguage":"id"},{"@type":"Person","@id":"https:\/\/www.ciputra.ac.id\/library\/#\/schema\/person\/4cffc04a138a391647832a76dc126824","name":"admin_library","image":{"@type":"ImageObject","inLanguage":"id","@id":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/75781214a801ee0700a52770a6367c89fe1bf1dccd2c5f0a079ece6c531f4bae?s=96&d=mm&r=g","url":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/75781214a801ee0700a52770a6367c89fe1bf1dccd2c5f0a079ece6c531f4bae?s=96&d=mm&r=g","contentUrl":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/75781214a801ee0700a52770a6367c89fe1bf1dccd2c5f0a079ece6c531f4bae?s=96&d=mm&r=g","caption":"admin_library"},"url":"https:\/\/www.ciputra.ac.id\/library\/author\/admin_library\/"}]}},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.ciputra.ac.id\/library\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3235","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.ciputra.ac.id\/library\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.ciputra.ac.id\/library\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ciputra.ac.id\/library\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ciputra.ac.id\/library\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=3235"}],"version-history":[{"count":3,"href":"https:\/\/www.ciputra.ac.id\/library\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3235\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":6315,"href":"https:\/\/www.ciputra.ac.id\/library\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3235\/revisions\/6315"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ciputra.ac.id\/library\/wp-json\/wp\/v2\/media\/78630"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.ciputra.ac.id\/library\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=3235"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ciputra.ac.id\/library\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=3235"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ciputra.ac.id\/library\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=3235"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}