{"id":936,"date":"2015-07-10T16:00:32","date_gmt":"2015-07-10T09:00:32","guid":{"rendered":"http:\/\/library.uc.ac.id\/?p=936"},"modified":"2025-05-01T12:37:26","modified_gmt":"2025-05-01T05:37:26","slug":"kpk-kebijakan-penelitian-tidak-bisa-dinilai-pidana","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.ciputra.ac.id\/library\/kpk-kebijakan-penelitian-tidak-bisa-dinilai-pidana\/","title":{"rendered":"KPK Kebijakan-Penelitian Tidak Bisa Dinilai Pidana"},"content":{"rendered":"<p><a ref=\"magnificPopup\" href=\"https:\/\/dieng.blob.core.windows.net\/library\/2015\/07\/KPK-Kebijakan-Penelitian-Tidak-Bisa-Dinilai-Pidana-.Jawa-Poa.-22-Juni-2015.-Hal.3.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone  wp-image-937\" src=\"https:\/\/dieng.blob.core.windows.net\/library\/2015\/07\/KPK-Kebijakan-Penelitian-Tidak-Bisa-Dinilai-Pidana-.Jawa-Poa.-22-Juni-2015.-Hal.3.jpg\" alt=\"KPK Kebijakan Penelitian Tidak Bisa Dinilai Pidana .Jawa Poa. 22 Juni 2015. Hal.3\" width=\"963\" height=\"903\" \/><\/a><\/p>\n<p><strong>JAKARTA<\/strong> \u2013 KPK setuju dengan pendapat presiden yang berharap kebijakan dan penelitian institusi pemerintahan tak mudah dipidanakan. Pimpinan KPK Indriyanto Seno Adji melihat persoalan kebijakan dan penelitian hanya layak ditindak jika terjadi <em>kickback<\/em> atau ada aliran dana yang masuk ke pihak tertentu.<\/p>\n<p>\u201cKami mengapresiasi pendapat presiden agar tidak melakukan penghukuman terhadap kebijakan dan penelitian.Sebab, bagi kami, itu persoalan <em>administratiefrecht<\/em>,\u201d terang Anto, sapaan Indriyanto. Profesor hukum pidana itu menyebut <em>administratiefrecht<\/em> tidak bisa dinilai dengan hukum pidana.<\/p>\n<p>Persoalannya lain lagi jika pada kebijakan dan penelitian di institusi pemerintahan itu terjadi <em>kickback<\/em>. Artinya, ada kesenjangan menguntungkan diri sendiri, orang lain, dan korporasi dari kebijakan atau proyek-proyek penelitian tersebut.<\/p>\n<p>\u201cKalau yang mendapatkan <em>kickback<\/em> dengan berlindung di balik kebijakan ya harus dihukum. Tapi, kalau soal administratif saja, ya jangan. Ini sudah universal sifatnya,\u201d kata pria yang pernah menjadi staf ahli Kapolri itu.<\/p>\n<p>Seperti diketahui, sebelumnya Kepala Staf Kepresidenan Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, presiden menginginkan harmonisasi undang-undang serta para lembaga penegak hukum di Indonesia. Presiden tak ingin peraturan yang tumpang tindih dan tidak adanya kesamaan persepsi dari para penegak hukum malah menimbulkan ketakutan. Juga, menjadi celah untuk menghukum orang yang tidak perlu dihukum.<\/p>\n<p>\u201cMisalnya, jadi celah untuk menghukum pejabat yang membuat kebijakan,\u201d ujarnya. Kejaksaan Agung, Polri, dan KPK diminta punya kesamaan pandangan terkait hal tersebut.<\/p>\n<p>Presiden juga minta agar penelitian di institusi pemerintah tidak serta-merta dianggap merugikan keuangan negara saat terjadi masalah dalam pelaksanaannya. Pernyataan itu tentu merujuk pengusutan Kejaksaan Agung terhadap kasus pengadaan mobil listrik oleh tiga perusahaan BUMN. Pengadaan tersebut sebenarnya bagian dari penelitian untuk pengembangan mobil listrik di Indonesia.<\/p>\n<p>Kejaksaan menilai pengadaan mobil listrik dengan dana <em>sponsorship<\/em> Pertamina, PGN, dan BRI itu merugikan keuangan negara. Mereka menggunakan dasar UU No 1\/2004 tentang Perbendaharaan Negara dan UU No 17\/2003 tentang Keuangan Negara.<\/p>\n<p>Terkait hal itu, Anto mengatakan, memang ada dua pendapat terkait status BUMN. Selama ini penegak hukum lebih menggunakan pendapat bahwa kekayaan negara yang dipisahkan dengan cara menempatkan modal untuk kepentingan korporasi sebesar satu sen pun harus dianggap sebagai keuangan negara. Karena itu, keuangan BUMN tersebut keuangan negara.<\/p>\n<p>\u201cTapi, bagi korporasi, kekayaan negara yang dipisahkan dengan cara tersebut harus tunduk pada UU Perseroan Terbatas. Ranahnya hukum perdata,\u201d jelas Anto. Menurut dia, pendapat itu selama ini juga dikemukakan Prof Erman Rajagukguk dan Profesor Romli Atmasasmita.<\/p>\n<p>Menurut Indriyanto, Mahkamah Agung juga pernah mengeluarkan surat edaran MA (SEMA) yang mengatur bahwa BUMN tidak lagi masuk pemahaman keuangan negara. \u201cSEMA itu tidak diikuti absolut dan dikembalikan lagi pada kebebasan hakim,\u201d kata Anto.<\/p>\n<p>Anggota Komisi VII (energi, riset dan teknologi) Falah Amru bisa memahami harapan presiden sebagaimana yang disampaikan Luhut. Soal dana <em>research<\/em>, menurut politikus PDIP itu, faktanya memang masih relatif kecil hingga hari ini.<\/p>\n<p>Dia mengungkapkan bahwa dari total APBN 2015, alokasi anggaran untuk riset dan teknologi di Kemenristek Dikti hanya 0,9 persen. Itu pun, lanjut dia, masih bercampur dengan pembiayaan untuk gaji dan sebagainya. <strong>(gun\/dyn\/c10\/sof)<\/strong><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>UC Lib-Collect<\/strong><\/p>\n<p><strong>Jawa Pos.22 Juni 2015. Hal.3<\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>JAKARTA \u2013 KPK setuju dengan pendapat presiden yang berharap kebijakan dan penelitian institusi pemerintahan tak mudah dipidanakan. Pimpinan KPK Indriyanto Seno Adji melihat persoalan kebijakan dan penelitian hanya layak ditindak jika terjadi kickback atau ada aliran dana yang masuk ke pihak tertentu. \u201cKami mengapresiasi pendapat presiden agar tidak melakukan penghukuman terhadap kebijakan dan penelitian.Sebab, bagi&#8230;<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":937,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[6],"tags":[],"class_list":["post-936","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-artikel"],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v27.4 - https:\/\/yoast.com\/product\/yoast-seo-wordpress\/ -->\n<title>KPK Kebijakan-Penelitian Tidak Bisa Dinilai Pidana - Library<\/title>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/www.ciputra.ac.id\/library\/kpk-kebijakan-penelitian-tidak-bisa-dinilai-pidana\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"id_ID\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"KPK Kebijakan-Penelitian Tidak Bisa Dinilai Pidana - Library\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"JAKARTA \u2013 KPK setuju dengan pendapat presiden yang berharap kebijakan dan penelitian institusi pemerintahan tak mudah dipidanakan. Pimpinan KPK Indriyanto Seno Adji melihat persoalan kebijakan dan penelitian hanya layak ditindak jika terjadi kickback atau ada aliran dana yang masuk ke pihak tertentu. \u201cKami mengapresiasi pendapat presiden agar tidak melakukan penghukuman terhadap kebijakan dan penelitian.Sebab, bagi...\" \/>\n<meta property=\"og:url\" content=\"https:\/\/www.ciputra.ac.id\/library\/kpk-kebijakan-penelitian-tidak-bisa-dinilai-pidana\/\" \/>\n<meta property=\"og:site_name\" content=\"Library\" \/>\n<meta property=\"article:published_time\" content=\"2015-07-10T09:00:32+00:00\" \/>\n<meta property=\"article:modified_time\" content=\"2025-05-01T05:37:26+00:00\" \/>\n<meta property=\"og:image\" content=\"https:\/\/www.ciputra.ac.id\/library\/wp-content\/uploads\/2015\/07\/KPK-Kebijakan-Penelitian-Tidak-Bisa-Dinilai-Pidana-.Jawa-Poa.-22-Juni-2015.-Hal.3-e1487056558782.jpg\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:width\" content=\"360\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:height\" content=\"446\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:type\" content=\"image\/jpeg\" \/>\n<meta name=\"author\" content=\"admin_library\" \/>\n<meta name=\"twitter:card\" content=\"summary_large_image\" \/>\n<meta name=\"twitter:label1\" content=\"Ditulis oleh\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data1\" content=\"admin_library\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:label2\" content=\"Estimasi waktu membaca\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data2\" content=\"2 menit\" \/>\n<script type=\"application\/ld+json\" class=\"yoast-schema-graph\">{\"@context\":\"https:\\\/\\\/schema.org\",\"@graph\":[{\"@type\":\"Article\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.ciputra.ac.id\\\/library\\\/kpk-kebijakan-penelitian-tidak-bisa-dinilai-pidana\\\/#article\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.ciputra.ac.id\\\/library\\\/kpk-kebijakan-penelitian-tidak-bisa-dinilai-pidana\\\/\"},\"author\":{\"name\":\"admin_library\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.ciputra.ac.id\\\/library\\\/#\\\/schema\\\/person\\\/4cffc04a138a391647832a76dc126824\"},\"headline\":\"KPK Kebijakan-Penelitian Tidak Bisa Dinilai Pidana\",\"datePublished\":\"2015-07-10T09:00:32+00:00\",\"dateModified\":\"2025-05-01T05:37:26+00:00\",\"mainEntityOfPage\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.ciputra.ac.id\\\/library\\\/kpk-kebijakan-penelitian-tidak-bisa-dinilai-pidana\\\/\"},\"wordCount\":481,\"commentCount\":0,\"image\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.ciputra.ac.id\\\/library\\\/kpk-kebijakan-penelitian-tidak-bisa-dinilai-pidana\\\/#primaryimage\"},\"thumbnailUrl\":\"https:\\\/\\\/www.ciputra.ac.id\\\/library\\\/wp-content\\\/uploads\\\/2015\\\/07\\\/KPK-Kebijakan-Penelitian-Tidak-Bisa-Dinilai-Pidana-.Jawa-Poa.-22-Juni-2015.-Hal.3-e1487056558782.jpg\",\"articleSection\":[\"Artikel Koran\"],\"inLanguage\":\"id\"},{\"@type\":\"WebPage\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.ciputra.ac.id\\\/library\\\/kpk-kebijakan-penelitian-tidak-bisa-dinilai-pidana\\\/\",\"url\":\"https:\\\/\\\/www.ciputra.ac.id\\\/library\\\/kpk-kebijakan-penelitian-tidak-bisa-dinilai-pidana\\\/\",\"name\":\"KPK Kebijakan-Penelitian Tidak Bisa Dinilai Pidana - Library\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.ciputra.ac.id\\\/library\\\/#website\"},\"primaryImageOfPage\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.ciputra.ac.id\\\/library\\\/kpk-kebijakan-penelitian-tidak-bisa-dinilai-pidana\\\/#primaryimage\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.ciputra.ac.id\\\/library\\\/kpk-kebijakan-penelitian-tidak-bisa-dinilai-pidana\\\/#primaryimage\"},\"thumbnailUrl\":\"https:\\\/\\\/www.ciputra.ac.id\\\/library\\\/wp-content\\\/uploads\\\/2015\\\/07\\\/KPK-Kebijakan-Penelitian-Tidak-Bisa-Dinilai-Pidana-.Jawa-Poa.-22-Juni-2015.-Hal.3-e1487056558782.jpg\",\"datePublished\":\"2015-07-10T09:00:32+00:00\",\"dateModified\":\"2025-05-01T05:37:26+00:00\",\"author\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.ciputra.ac.id\\\/library\\\/#\\\/schema\\\/person\\\/4cffc04a138a391647832a76dc126824\"},\"breadcrumb\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.ciputra.ac.id\\\/library\\\/kpk-kebijakan-penelitian-tidak-bisa-dinilai-pidana\\\/#breadcrumb\"},\"inLanguage\":\"id\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"ReadAction\",\"target\":[\"https:\\\/\\\/www.ciputra.ac.id\\\/library\\\/kpk-kebijakan-penelitian-tidak-bisa-dinilai-pidana\\\/\"]}]},{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"id\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.ciputra.ac.id\\\/library\\\/kpk-kebijakan-penelitian-tidak-bisa-dinilai-pidana\\\/#primaryimage\",\"url\":\"https:\\\/\\\/www.ciputra.ac.id\\\/library\\\/wp-content\\\/uploads\\\/2015\\\/07\\\/KPK-Kebijakan-Penelitian-Tidak-Bisa-Dinilai-Pidana-.Jawa-Poa.-22-Juni-2015.-Hal.3-e1487056558782.jpg\",\"contentUrl\":\"https:\\\/\\\/www.ciputra.ac.id\\\/library\\\/wp-content\\\/uploads\\\/2015\\\/07\\\/KPK-Kebijakan-Penelitian-Tidak-Bisa-Dinilai-Pidana-.Jawa-Poa.-22-Juni-2015.-Hal.3-e1487056558782.jpg\",\"width\":360,\"height\":446},{\"@type\":\"BreadcrumbList\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.ciputra.ac.id\\\/library\\\/kpk-kebijakan-penelitian-tidak-bisa-dinilai-pidana\\\/#breadcrumb\",\"itemListElement\":[{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":1,\"name\":\"Home\",\"item\":\"https:\\\/\\\/www.ciputra.ac.id\\\/library\\\/\"},{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":2,\"name\":\"KPK Kebijakan-Penelitian Tidak Bisa Dinilai Pidana\"}]},{\"@type\":\"WebSite\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.ciputra.ac.id\\\/library\\\/#website\",\"url\":\"https:\\\/\\\/www.ciputra.ac.id\\\/library\\\/\",\"name\":\"Library\",\"description\":\"UC\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"SearchAction\",\"target\":{\"@type\":\"EntryPoint\",\"urlTemplate\":\"https:\\\/\\\/www.ciputra.ac.id\\\/library\\\/?s={search_term_string}\"},\"query-input\":{\"@type\":\"PropertyValueSpecification\",\"valueRequired\":true,\"valueName\":\"search_term_string\"}}],\"inLanguage\":\"id\"},{\"@type\":\"Person\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.ciputra.ac.id\\\/library\\\/#\\\/schema\\\/person\\\/4cffc04a138a391647832a76dc126824\",\"name\":\"admin_library\",\"image\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"id\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/secure.gravatar.com\\\/avatar\\\/75781214a801ee0700a52770a6367c89fe1bf1dccd2c5f0a079ece6c531f4bae?s=96&d=mm&r=g\",\"url\":\"https:\\\/\\\/secure.gravatar.com\\\/avatar\\\/75781214a801ee0700a52770a6367c89fe1bf1dccd2c5f0a079ece6c531f4bae?s=96&d=mm&r=g\",\"contentUrl\":\"https:\\\/\\\/secure.gravatar.com\\\/avatar\\\/75781214a801ee0700a52770a6367c89fe1bf1dccd2c5f0a079ece6c531f4bae?s=96&d=mm&r=g\",\"caption\":\"admin_library\"},\"url\":\"https:\\\/\\\/www.ciputra.ac.id\\\/library\\\/author\\\/admin_library\\\/\"}]}<\/script>\n<!-- \/ Yoast SEO plugin. -->","yoast_head_json":{"title":"KPK Kebijakan-Penelitian Tidak Bisa Dinilai Pidana - Library","robots":{"index":"index","follow":"follow","max-snippet":"max-snippet:-1","max-image-preview":"max-image-preview:large","max-video-preview":"max-video-preview:-1"},"canonical":"https:\/\/www.ciputra.ac.id\/library\/kpk-kebijakan-penelitian-tidak-bisa-dinilai-pidana\/","og_locale":"id_ID","og_type":"article","og_title":"KPK Kebijakan-Penelitian Tidak Bisa Dinilai Pidana - Library","og_description":"JAKARTA \u2013 KPK setuju dengan pendapat presiden yang berharap kebijakan dan penelitian institusi pemerintahan tak mudah dipidanakan. Pimpinan KPK Indriyanto Seno Adji melihat persoalan kebijakan dan penelitian hanya layak ditindak jika terjadi kickback atau ada aliran dana yang masuk ke pihak tertentu. \u201cKami mengapresiasi pendapat presiden agar tidak melakukan penghukuman terhadap kebijakan dan penelitian.Sebab, bagi...","og_url":"https:\/\/www.ciputra.ac.id\/library\/kpk-kebijakan-penelitian-tidak-bisa-dinilai-pidana\/","og_site_name":"Library","article_published_time":"2015-07-10T09:00:32+00:00","article_modified_time":"2025-05-01T05:37:26+00:00","og_image":[{"width":360,"height":446,"url":"https:\/\/www.ciputra.ac.id\/library\/wp-content\/uploads\/2015\/07\/KPK-Kebijakan-Penelitian-Tidak-Bisa-Dinilai-Pidana-.Jawa-Poa.-22-Juni-2015.-Hal.3-e1487056558782.jpg","type":"image\/jpeg"}],"author":"admin_library","twitter_card":"summary_large_image","twitter_misc":{"Ditulis oleh":"admin_library","Estimasi waktu membaca":"2 menit"},"schema":{"@context":"https:\/\/schema.org","@graph":[{"@type":"Article","@id":"https:\/\/www.ciputra.ac.id\/library\/kpk-kebijakan-penelitian-tidak-bisa-dinilai-pidana\/#article","isPartOf":{"@id":"https:\/\/www.ciputra.ac.id\/library\/kpk-kebijakan-penelitian-tidak-bisa-dinilai-pidana\/"},"author":{"name":"admin_library","@id":"https:\/\/www.ciputra.ac.id\/library\/#\/schema\/person\/4cffc04a138a391647832a76dc126824"},"headline":"KPK Kebijakan-Penelitian Tidak Bisa Dinilai Pidana","datePublished":"2015-07-10T09:00:32+00:00","dateModified":"2025-05-01T05:37:26+00:00","mainEntityOfPage":{"@id":"https:\/\/www.ciputra.ac.id\/library\/kpk-kebijakan-penelitian-tidak-bisa-dinilai-pidana\/"},"wordCount":481,"commentCount":0,"image":{"@id":"https:\/\/www.ciputra.ac.id\/library\/kpk-kebijakan-penelitian-tidak-bisa-dinilai-pidana\/#primaryimage"},"thumbnailUrl":"https:\/\/www.ciputra.ac.id\/library\/wp-content\/uploads\/2015\/07\/KPK-Kebijakan-Penelitian-Tidak-Bisa-Dinilai-Pidana-.Jawa-Poa.-22-Juni-2015.-Hal.3-e1487056558782.jpg","articleSection":["Artikel Koran"],"inLanguage":"id"},{"@type":"WebPage","@id":"https:\/\/www.ciputra.ac.id\/library\/kpk-kebijakan-penelitian-tidak-bisa-dinilai-pidana\/","url":"https:\/\/www.ciputra.ac.id\/library\/kpk-kebijakan-penelitian-tidak-bisa-dinilai-pidana\/","name":"KPK Kebijakan-Penelitian Tidak Bisa Dinilai Pidana - Library","isPartOf":{"@id":"https:\/\/www.ciputra.ac.id\/library\/#website"},"primaryImageOfPage":{"@id":"https:\/\/www.ciputra.ac.id\/library\/kpk-kebijakan-penelitian-tidak-bisa-dinilai-pidana\/#primaryimage"},"image":{"@id":"https:\/\/www.ciputra.ac.id\/library\/kpk-kebijakan-penelitian-tidak-bisa-dinilai-pidana\/#primaryimage"},"thumbnailUrl":"https:\/\/www.ciputra.ac.id\/library\/wp-content\/uploads\/2015\/07\/KPK-Kebijakan-Penelitian-Tidak-Bisa-Dinilai-Pidana-.Jawa-Poa.-22-Juni-2015.-Hal.3-e1487056558782.jpg","datePublished":"2015-07-10T09:00:32+00:00","dateModified":"2025-05-01T05:37:26+00:00","author":{"@id":"https:\/\/www.ciputra.ac.id\/library\/#\/schema\/person\/4cffc04a138a391647832a76dc126824"},"breadcrumb":{"@id":"https:\/\/www.ciputra.ac.id\/library\/kpk-kebijakan-penelitian-tidak-bisa-dinilai-pidana\/#breadcrumb"},"inLanguage":"id","potentialAction":[{"@type":"ReadAction","target":["https:\/\/www.ciputra.ac.id\/library\/kpk-kebijakan-penelitian-tidak-bisa-dinilai-pidana\/"]}]},{"@type":"ImageObject","inLanguage":"id","@id":"https:\/\/www.ciputra.ac.id\/library\/kpk-kebijakan-penelitian-tidak-bisa-dinilai-pidana\/#primaryimage","url":"https:\/\/www.ciputra.ac.id\/library\/wp-content\/uploads\/2015\/07\/KPK-Kebijakan-Penelitian-Tidak-Bisa-Dinilai-Pidana-.Jawa-Poa.-22-Juni-2015.-Hal.3-e1487056558782.jpg","contentUrl":"https:\/\/www.ciputra.ac.id\/library\/wp-content\/uploads\/2015\/07\/KPK-Kebijakan-Penelitian-Tidak-Bisa-Dinilai-Pidana-.Jawa-Poa.-22-Juni-2015.-Hal.3-e1487056558782.jpg","width":360,"height":446},{"@type":"BreadcrumbList","@id":"https:\/\/www.ciputra.ac.id\/library\/kpk-kebijakan-penelitian-tidak-bisa-dinilai-pidana\/#breadcrumb","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"name":"Home","item":"https:\/\/www.ciputra.ac.id\/library\/"},{"@type":"ListItem","position":2,"name":"KPK Kebijakan-Penelitian Tidak Bisa Dinilai Pidana"}]},{"@type":"WebSite","@id":"https:\/\/www.ciputra.ac.id\/library\/#website","url":"https:\/\/www.ciputra.ac.id\/library\/","name":"Library","description":"UC","potentialAction":[{"@type":"SearchAction","target":{"@type":"EntryPoint","urlTemplate":"https:\/\/www.ciputra.ac.id\/library\/?s={search_term_string}"},"query-input":{"@type":"PropertyValueSpecification","valueRequired":true,"valueName":"search_term_string"}}],"inLanguage":"id"},{"@type":"Person","@id":"https:\/\/www.ciputra.ac.id\/library\/#\/schema\/person\/4cffc04a138a391647832a76dc126824","name":"admin_library","image":{"@type":"ImageObject","inLanguage":"id","@id":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/75781214a801ee0700a52770a6367c89fe1bf1dccd2c5f0a079ece6c531f4bae?s=96&d=mm&r=g","url":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/75781214a801ee0700a52770a6367c89fe1bf1dccd2c5f0a079ece6c531f4bae?s=96&d=mm&r=g","contentUrl":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/75781214a801ee0700a52770a6367c89fe1bf1dccd2c5f0a079ece6c531f4bae?s=96&d=mm&r=g","caption":"admin_library"},"url":"https:\/\/www.ciputra.ac.id\/library\/author\/admin_library\/"}]}},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.ciputra.ac.id\/library\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/936","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.ciputra.ac.id\/library\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.ciputra.ac.id\/library\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ciputra.ac.id\/library\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ciputra.ac.id\/library\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=936"}],"version-history":[{"count":4,"href":"https:\/\/www.ciputra.ac.id\/library\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/936\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":6037,"href":"https:\/\/www.ciputra.ac.id\/library\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/936\/revisions\/6037"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ciputra.ac.id\/library\/wp-json\/wp\/v2\/media\/937"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.ciputra.ac.id\/library\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=936"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ciputra.ac.id\/library\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=936"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ciputra.ac.id\/library\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=936"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}