Masyarakat kita masih terpolarisasi. Klaim ini sahih, setidaknya jika berpijak pada frekuensi laporan masyarakat kepada kepolisian atas dugaan ujaran kebencian terhadap pihak tertentu. Pasalnya setelah laporan-laporan tersebut ditelisik lebih jauh, mayoritas pembuat laporan merupakan lawan politik dari terlapor. UU No 19 tahun 2016 yang merupakan undang-undang perubahan atas UU No. 11 tahun 2008 tentang Teknologi Informasi kini kerap digunakan sebagai instrumen untuk menjatuhkan lawan politik.<\/p>\n
<\/p>\n
Hiruk pikuk tentang pelanggaran UU ITE kerap kali bersumber dari interaksi di media sosial. Facebook, Twitter, dan Youtube ibarat medan tempur bagi para partisan-partisan politik. Bagaimana cara kita menjelaskan fenomena ini? Mengapa media sosial justru memperuncing polarisasi sosial? Bukankah semestinya internet memungkinkan para penggunanya untuk mendapatkan informasi yang berimbang dan komprehensif tentang pandangan dari dua pihak?<\/p>\n
<\/p>\n
Ruang Gema<\/strong><\/p>\n \u00a0<\/strong><\/p>\n Ilmu psikologi sosial berargumen bahwa polarisasi sosial yang terjadi di dunia maya terjadi karena fenomena ruang gema, yang secara saintifik disebut The Eco Chamber Effect<\/em>. Ilmuwan psikologi sosial Walter Quattrociocchi, Antonio Scala, dan Cass Sunstein secara empiris menjelaskan bahwa pada kelompok masyarakat yang terpolarisasi, pengguna media sosial cenderung memposting informasi-informasi yang sesuai dengan keyakinan politiknya, dan mengabaikan informasi lain yang tidak sesuai dengan keyakinan tersebut.<\/p>\n <\/p>\n Situasi di atas membuat aliran-aliran informasi yang diterima dalam media sosial hanya berasal dari satu pihak. Efeknya, kepercayaan mengenai sikap politiknya menguat dan secara simultan kebencian terhadap kelompok lain yang berbeda pandangan juga semakin kentara. Bangsa yang tadinya merupakan sebuah kesatuan besar dengan sebuah perasaan kekitaan<\/em> lambat laun berubah menjadi pandangan yang membenturkan kami <\/em>dan mereka.<\/em><\/p>\n <\/p>\n Keadaan ini semakin ditunjang dengan cara kerja algoritma pada media-media sosial yang cenderung akan menampilkan informasi dari pihak-pihak yang paling sering berinteraksi dengan kita. Akibatnya, informasi akan terus direproduksi oleh kelompok untuk dikonsumsi kelompok itu sendiri. Inilah yang membuat situasi ini diibaratkan bagai hidup di ruang gema. Informasi yang direproduksi terpantul dan kembali dikonsumsi oleh komunikator.<\/p>\n <\/p>\n Secara kognitif, apa yang terjadi pada pengguna-pengguna internet yang partisan ini disebut bias konfirmasi (confirmation bias)<\/em>. Jenis bias ini terjadi ketika individu hanya mencari informasi-informasi untuk memperkuat apa yang telah mereka yakini, dan praktis menutup kesempatan untuk berdialog dengan pihak-pihak yang memiliki pandangan berbeda. Ketiadaan ruang bagi dialog yang substantif membuat polarisasi sosial semakin menguat.<\/p>\n <\/p>\n Quattrociocchi, sebagaimana dikutip dalam laporan penelitiannya, lebih suka menyebut kesesatan berpikir ini sebagai inokulasi kognitif. Mengapa? Karena individu yang mengalami efek eco-chamber <\/em>cenderung melihat pandangan yang berbeda sebagai ancaman besar yang harus dilawan atau minimal dihindari ketimbang memandangnya sebagai sebuah kesempatan untuk berdialog demi level pemahaman yang lebih komprehensif. Situasi inilah yang sebenarnya menginisiasi munculnya terma \u201cpost-truth\u201d<\/em>.<\/p>\n <\/p>\n Polarisasi sosial penting mendapatkan perhatian kita karena baik secara langsung atau tidak langsung terkait esensi identitas bangsa Indonesia sebagai negara demokratis. Situasi sosial yang didominasi atensi selektif sangat rentan menumpulkan diskusi kritis dan mematikan nalar. Jika merunut kepada esensi demokrasi, sebenarnya kritik terhadap sebuah pandangan adalah hal yang wajar saja. Tetapi kritik demi kestabilan demokrasi hanya dapat berfungsi optimal ketika disampaikan secara dialogis.<\/p>\n <\/p>\n Butuh Informasi Sahih<\/strong><\/p>\n <\/p>\n Kondisi masyarakat yang terpolar ini mengancam jati diri kita yang terkenal sebagai sebagai bangsa yang mengedepankan nilai-nilai musyawarah mufakat. Lalu apa yang dapat kita lakukan untuk meruntuhkan ruang-ruang gema ini? Salah satunya adalah membantu masyarakat untuk menumbuhkan budaya skeptis melalui penyediaan informasi-informasi yang kredibel dan valid. Setidaknya terdapat dua pihak yang memiliki peranan sentral dalam upaya meruntuhkan ruang gema ini.<\/p>\n <\/p>\n Pertama<\/em>, kaum intelektual dan cendekiawan. Situasi masyarakat yang terpolarisasi membuat kebutuhan akan pandangan yang jernih dan mampu mengurai kekusutan sosial menjadi kebutuhan yang penting dan mendesak. Pandangan yang jernih ini salah satunya dapat diberikan oleh para intelektual, khususnya intelektual yang berjarak dari realitas. Intelektual yang menempatkan pandangan-pandangannya melampaui kepercayaan-kepercayaan subjektif yang justru menjadi akar terciptanya kubu dan golongan.<\/p>\n <\/p>\n Di Vietnam, kata intelektual disebut sebagai \u201ctri thuc\u201d<\/em>, yang merupakan kombinasi dari \u201cmind\u201d<\/em> dan \u201cawake\u201d<\/em>. Artinya, kehidupan sebagai seorang yang terdidik seharusnya menuntut kita juga untuk tetap memiliki nalar yang jernih<\/em> dan tetap terjaga dari bias-bias kognitif yang sangat mungkin timbul oleh karena permainan sentimen sosial. Selain itu, adalah juga menjadi tugas para intelektual untuk membangunkan <\/em>masyarakat dari gesekan-gesekan yang mungkin saja terjadi karena kekeliruan dalam berpikir.<\/p>\n <\/p>\n Bertrand Russell melalui karyanya The Role of Intellectual in the Modern World<\/em> bahkan menekankan pentingnya peran intelektual di tengah-tengah kehidupan sosial yang heterogen. Sebagai kelompok masyarakat yang beruntung menikmati kesempatan mengenyam pendidikan hingga ke level tertinggi, seharusnya kaum intelektual memiliki tanggung jawab moral yang besar pula untuk menjaga tatanan heterogen ini dari propaganda-propaganda. \u201cBisa lewat ucapan\u201d, lanjut Russell, \u201cAtau juga tindakan dan tulisan\u201d.<\/p>\n <\/p>\n Kedua, media-media yang mendedikasikan diri bukan hanya sebagai penyedia informasi (content provider)<\/em>, tetapi juga sebagai verifikator informasi (fact-checker)<\/em>. Media sebagai verifikator informasi yang memperlengkapi diri dengan basis data yang kuat tentang berbagai fenomena sosial akan membantu menghindarkan masyarakat dari berita yang dibuat secara cherry-picking<\/em>.<\/p>\n <\/p>\n Kita semua berharap agar konsumsi informasi yang sahih dan kredibel ini dapat membudaya. Skeptisme terhadap informasi yang dikonsumsi akan menjadi jalan progresif untuk meruntuhkan ruang gema, dan pada gilirannya akan memperlemah polarisasi sosial yang terjadi. Semoga kita selalu ingat bahwa Bangsa Indonesia dibangun oleh para pahlawan dengan pandangan yang melampaui eksklusivisme-intitusional, tetapi menempatkan kepentingan nasional di atas kepentingan pribadi dan golongan.<\/p>\n <\/p>\n Penulis:<\/p>\n Jony Eko Yulianto, S.Psi., M.A.<\/strong><\/p>\n Dosen Fakultas Psikologi Universitas Ciputra<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Masyarakat kita masih terpolarisasi. Klaim ini sahih, setidaknya jika berpijak pada frekuensi laporan masyarakat kepada kepolisian atas dugaan ujaran kebencian terhadap pihak tertentu. Pasalnya setelah laporan-laporan tersebut ditelisik lebih jauh, mayoritas pembuat laporan merupakan lawan politik dari terlapor. UU No 19 tahun 2016 yang merupakan undang-undang perubahan atas UU No. 11 tahun 2008 tentang Teknologi…<\/p>\n","protected":false},"author":5,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[6],"tags":[],"class_list":["post-6646","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-latest-news"],"yoast_head":"\n