Indonesia masih punya potensi besar pada sector energy. Apabila dimanfaatkan dengan optimal, dalam tempo kurang dari sepuluh tahun persoalan energy di Indonesia akan selesai.
BAGI CEO Setdoro Group Setiawa Djodi, kuncinya ada pada kejelian dan ketegasan
Pemerintah Harus Perhatikan Lingkungan
BANGUN
Saat ini Indonesia masih memiliki tantangan menyelesaikan personal dua energi mayor yakni listrik dan bahan bakar minyak
Dia mengapresiasi langkah presiden Joko Widodo membangun banyak pembangkitan dengan total kapasitas 35 ribu megawatt di seluruh Indonesia. Hanya, dia mengingatkan pemerintah agar tetap memperhatikan lingkungan.
“ Jangan ada lagi power plant (pembangkit listrik , Red ) yang kecil-kecil. Tutur pria kelahiran Solo itu saat ditemui di kediamannya di kawasan Kemanggisan Jakarta Barat. Dia menyebutkan Indonesia harus membangun pembangkit dengan kapasitas minimal 500 mw atau 1000 mw.
Djodi mencontohkan Tiongkok Negara tersebut sudah mengeluarkan larangan membangun pembangkitan listrik berukuran kecil. Alasannya tentu saya efisiensi makin besar pembangkit listrik kian murah pula biaya operasionalnya ketimbang membaginya kedalam beberapa pembangkit kecil.
Selain itu, pembangkit berukuran besar membuat jumlahnya tidak perlu terlalu banyak, dengan begitu memudahkan kontrol pemerintahan. Menurut djodi presiden sebenarnya sudah mengetahui potensi tersebut. Hanya saat ini presiden sedang memantau Menko Maritim dan sumber daya Rizal Ramli sebagai pelaksana. “Kita ingatkan saja duluan” terang pemilik nama lengkap KPH Salahudin Setiawan Djodi Nur Hadiningrat itu.
Dia menyarankan, apabila memang kehendak membangun pembangkitan berukuran kecil, pembangkitan itu sebaiknya menggunakan bahan yang biasa di perbahurui. Soal sumber listrik Djodi menyarankan agar pemerintah memperhatikan lingkungan “ saya lagi meningatkan (pemakaian red) batu bara diluar Jawa silakan. Tapi kalau Jawa, itu gas. Supaya environment bersih, nelayan cilacap dan pantura tak mati “ lanjut suami etty itu”.
Selain listik potensi energi mayor lainnya adalah BBM. Dia yakin bahwa Indonesia bisa segera lepas dari mafia migas. Syaratnya hanya satu , pemerintah harus paham betul bahwa Indonesia adalah konsumen minyak terbesar kedua setelah Tiongkok. Seharusnya dengan posisi demikian Indonesia tak lagi memerlukan perantara.
Pemerintah harus mengupayakan direct supply minimal 75-85 persen. “Instruksikan mereka bikin refinery (kilang minyak). Dalam waktu lima tahun. Begitu jadi lengkap, ngakk ada import BBM lagi.” Jelasnya.
Kalau sukses membangun kilang minyak, selesailah persoalan mafia migas.Indonesia cukup mengimport minyak mentah. Memang kilang minytak itu merupakan tantangan terbesar. Tidak mungkin terwujud dalam waktu lima tahun. Minimal lanjut Djodi dibutuhkan tujuh atau delapan tahun. (byu/c11/oki)
Jawa Pos, Sabtu 23 Januari 2016