Pada segmen ini, pasangan petahana Khofifah Indar Parawansa-Emil Dardak mendapat ”serangan” dari dua pasangan calon lain. Pasangan nomor urut 1, Luluk Nur Hamidah-Lukmanul Khakim, menyerang pemerintahan Khofifah saat menanggapi pertanyaan panelis terkait upaya pemberantasan perilaku koruptif, kolutif, dan nepotis di kalangan birokrasi.

Pemprov Jatim selama ini dinilai tidak efektif dan efisien serta tidak bisa dijalankan. Sebab, hal itu tidak membebaskan Jatim dari kasus korupsi.

”Hal itu tidak membebaskan Jawa Timur sebagai provinsi dengan kasus korupsi yang sangat banyak. Itu artinya, (yang dilakukan) tidak efektif, tidak efisien, dan juga tidak bisa dijalankan,” kata Luluk.

Pernyataan Luluk tersebut dilontarkan untuk menanggapi pernyataan Khofifah, di mana Pemprov Jatim telah melakukan program Cepat, Efektif, Efisien, Tanggap, Transparan, dan Responsif (Cetar). Hal itu kemudian diturunkan menjadi sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE), yaitu sistem pemerintahan berbasis elektronik.

”Kami mendapatkan penghargaan dengan program itu. Satu-satunya pemerintah provinsi yang dapat SPBE dari Kemenpan dan RB adalah Jawa Timur. Ini menjadi penting bagaimana transparansi kami lakukan, digital ekosistem kami lakukan, dalam rekrutmen BUMD, rekrutmen kepala-kepala dinas, UPT, dan seterusnya,” kata Khofifah.

Dalam tema ini, pasangan Risma-Gus Hans menilai bahwa tata kelola pemerintahan dengan sistem elektronik penting karena itu bisa dinikmati masyarakat.

”Mereka bisa lihat langsung dan partisipasi aktif karena mereka melihat sendiri. Karena itu, pengelolaan tata kelola inovatif dan penggunaan teknologi diperlukan. Meski ada daerah yang belum bisa terjangkau teknologi, kita bisa latih itu. Intinya, transparansi dan akuntabilitas adalah kunci masalah ini (korupsi),” kata Risma.

Serangan berikutnya untuk pasangan Khofifah-Emil muncul pada pertanyaan panelis lain terkait pengangguran yang banyak disumbang oleh lulusan SMK. Pada pertanyaan ini, Khofifah menekankan bahwa sistem teaching industry sudah dilakukan di banyak SMK di Jatim.

”Selama ini magang kami minta lima bulan sehingga ada ekosistem dan kedisiplinan, team work yang akan mengantar mereka terjun ke dunia kerja. Teaching industry bisa dilakukan di beberapa SMK di Jatim. Pada akhirnya, kami akan terus menurunkan pengangguran dari lulusan SMK di Jatim,” kata Khofifah.

Pernyataan itu disanggah langsung oleh Luluk. ”Ini agak paradoks dengan di Jatim karena pengangguran di Jatim disumbang SMK. Artinya, tidak ada perencanaan matang terkait kebutuhan industri dan ekosistem SMK didirikan,” kata Luluk.

Luluk menawarkan, untuk mengatasi hal itu, jika mereka terpilih akan membentuk dewan pakar yang menyusun kurikulum yang dibutuhkan serta melakukan sertifikasi keterampilan yang didukung inkubasi bisnis dan program magang, baik di dalam maupun luar negeri.

Dalam subtema ini, Risma pun ikut menyerang petahana meski tidak frontal. “Anak SMK swastalah yang mereka banyak menganggur. Ini karena mereka tidak punya fasilitas uji lab dan sebagainya. Saat Tuhan percaya kami, maka kami tidak akan membedakan SMK negeri, swasta, dan pondok pesantren. Masalah utamanya bukan link match, melainkan pendidikan itu kewajiban negara, jadi pemerintah harus membiayai semua,” katanya.