Chappy Hakim gemas karena negeri ini belum mengelola wilayah udaranya dengan benar. Padahal, kedaulatan atas ruang udara punya implikasi pada pertahanan dan penerimaan Negara. Sampai pension dari TNI AU, ia terus mengkampanyekan pentingnya kedaulatan udara Indonesia.

Persepsi tentang Indonesia selalu didominasi oleh jargon “Tanah Air”. Hal ini tidak saja muncul dalam keseharian, misalnya lagu “Rayuan Pulau Kelapa” yang menimbulkan rasa syahdu. Dalam konstitusi pun, Pasal 33 menyebutkan soal bumi dan air yang dikuasai oleh negara. Padahal, seiring dengan perkembangan teknologi, ada ruang baru, yaitu wilayah udara yang juga harus dikuasai.

Ini bukan karena semangat nasionalisme berlebihan. Ada banyak kepentingan nasional yang bisa terwujud dengan strategi pengelolaan ruang udara yang tepat. “Saya ingin negeri ini mengelola wilayah udaranya dengan benar,” kata Chappy Hakim sehari setelah ulang tahunnya yang ke-70.

Chappy yang lahir di Yogyakarta, 17 Desember 1947, merayakan ulang tahunnya dengan meluncurkan tujuh buah buku dan menyerahkan 100 buku kepada TNI AU. Kalau dihitung-hitung sudah lebih dari 20 buku yang diluncurkan mantan KSAU yang pensiun tahun 2005 itu.

Pensiun rupanya mendorong Chappy untuk lebih bersemangat mengetuk keyboard komputer. Hasratnya berkampanye tentang pentingnya wilayah udara menjadi energi yang terus mendorongnya.

Ia menjelaskan, letak Indonesia di jalur perdagangan di antara dua benua dan dua samudra membuat Indonesia memiliki nilai strategis. Ini berarti kebijakan Indonesia yang terkait dengan letak geografisnya memiliki akibat bagi dunia. Namun, ibarat koin, nilai strategis itu juga sebanding dengan nilai kritisnya. Ada dua aspek yang dipertimbangkan dalam pengelolaan letak geografis ini, yaitu kesejahteraan dan keamanan.

Pengelolaan ruang udara harus dapat mencapai kepentingan nasional Indonesia. “Masalahnya sekarang tidak ada ide atau konsep untuk mengelola kedaulatan udara sebagai critical item dalam konteks hankam dan sebagai penerimaan negara,” kata Chappy.

Debgab gemas ia menyoroti tidak ada perencanaan jangka panjang dalam pengelolaan ruang udara. Dari tahun ke tahun para pejabat hanya menyoroti pertumbuhan penumpang penerbangan. Realitasnya, tidak ada strategi besar yang mencakup penyiapan bandara atau sistem untuk pengendalian wilayah udara. Berbagai instansi juga tidak bekerja dalam satu irama. Menurut dia, perlu ada satu institusi yang mengoordinasi seluruh kepentingan dalam pengelolaan ruang udara. “Saya akan terus-menerus menulis soal ini,” katanya.

Sejak menjadi pilot pesawat angkut, terutama Hercules C-130, Chappy telah memiliki kegelisahan tentang wilayah udara. Saat berpangkat letnan dua, ia terheran-heran, sebab saat menghidupkan mesin pesawat yang hendak terbang dari Tanjung Pinang di Kepulauan Riau, ia harus meminta izin dulu ke Singapura. Yang membuatnya lebih kaget lagi, rekan-rekan sejawatnya merasakannya sebagai hal yang normal.

“Memang benar pelayanan Singapura bagus, kan memang itu bisnis dia. Tetapi, buat saya itu bahaya. Kan daerah latihan kita, masak harus izin mereka,: kata Chappy soal flight information region (FIR) di kawasan Riau yang masih dikuasai Singapura dari tahun 1946 hingga sekarang.

Cinta dirgantara

Kecintaan Chappy terhadap dirgantara dimulai ketika ia diajak ayahnya, Abdul Hakim, yang juga wartawan dan pendiri kantor berita Antara, ke Bandara Kemayoran. Pesawat Dakot yang tadinya terlhat kecil melintas di angkasa rumahnya kini bisa dilihat dengan mata kepala sendiri dalam ukuran besar terparkir di landasan. Kalau sedang beruntung, dari sela-sela pagar, Chappy bisa melihat pesawat take off-landing, bahkan mengintip pilot yang lengkap dengan pakaiannya.

Bertahun-tahun Chappy kecil penasaran, bagaimana bentuk kokpit pesawat. Sampai suatu hari ibunya, Zubainar, yang menemukan artikel tentang bentuk setir pesawat. Bermalam-malam imajinasi itu membuncah pikiran Chappy kecil.

Lulus SMA, ayahnya menyuruh Chappy mencari kehidupannya sendiri. Ia masih punya lima adik lagi yang harus dibiayai orangtuanya. Chappy lalu mendaftar di Akademi Penerbangan Indonesia demi cita-citanya menjadi pilot. Namun, berbulan-bulan hasil akhir rentetan seleksi belum diterima juga. Sudah lebih dari setahun Chappy menganggur. Seekali ia bekerja serabutan, mulai menjadi tenaga honorer di Radio Republik Indonesia (RRI) sampai tukang solder di pabrik radio.

Lalu, ia ikut temannya yang mendaftar di Akabri Udara. Awalnya Chappy tidak berpikir untuk menjadi tentara karena ia ingin jadi pilot. Namun, ia diiming-imingi kalau di Akabri Udara juga ada yang jadi penerbang. Akhirnya ia ikut semua seleksi dan lolos. Chappy bercerita, proses selanjutnya bukannya mudah. Ibunya tidak setuju, dan ia sempat tak betah dan ingin kabur. “Tapi, saya pikir, lalu kalau kabur terus, saya mau jadi apa, mau ke mana,” katanya.

Dalam kariernya di TNI AU, Chappy selalu berusaha melakukan yang terbaik di bidangnya. Salah satu resepnya adalah dengan berusaha rajin. Ia terus memelihara semangatnya untuk menjalani cita-citanya menjadi pilot TNI AU walaupun ada berbagai halangan.

Jenjang karier Chappy bisa dibilang lengkap sejak lulus dari Sekolah Penerbang AU. Jenajng pendidikan ia ikuti, mulai dari Sesko AU hingga Lemhannas, termasuk kursus instruktur C-130 di AS dan aerodinamika di Cranfield Institute of Technology di Inggris. Jabatannya berjenjang dari bawah, mulai dari perwira di Lanud Halim, penerbang VIP Kepresidenan, Komandan Skuadron Udara 31, Direktur Operasi dan Latihan TNI AU, Gubernur Akademi Angkatan Udara, Asisten Personalia TNI AU, dan terakhir menjadi Kepala Staf TNI AU tahun 2002.

“Setelah pensiun, hidup itu harus terus bergerak, saya bergerak di bidang yang jadi kompetensi saya, pertahanan dan penerbangan,” katanya.

Menurut Chappy, kampanyenya bertahun-tahun tentang pola pikir dirgantara bukan hal yang mudah. Kedirgantaraan adalah pertemuan dari banyak hal alam berbangsa. Perubahan pola pikir ini bisa membawa bangsa Indonesia dalam sebuah perjalanan yang berbeda dari jalur yang selama bertahun-tahun ini dibentuk sejarah. Salah satunya adalah selama perang kemerdekaan, tidak ada teknologi militer udara yang menonjol di Indonesia. Akibatnya, baik masyarakat maupun para pembuat keputusan mengalami bias persepsi tentang penguasaan udara.

“Tapi, kita kan bisa belajar dari pengalaman orang lain. Tidak perlu menunggu kepala kita diketok untuk tahu bahwa itu sakit,” ujarnya.

Indonesia berada di persimpangan jalan. Pola pikir kedirgantaraan bisa menjadi pencetus awal dari penguasaan teknologi. Itu pun sebenarnya sudah cukup terlambat karena negara lain sudah berpikir soal luar angkasa. Akan tetapi, pola pikir kerdirgantaraan yang mengakar, termasuk menyadari betapa besar pemasukan yang bisa diperoleh dari ruang udara, bisa membawa Indonesia ke peradaban baru.

Pasalnya, kedirgantaraan tidak bisa dilepaskan dari perkembangan teknologi. Bicara tentang teknologi berarti ada aturan dan regulasi yang harus berlaku.

“Semua negara menuju pemikiran tentang memanfaatkan wilayah udara. Kenapa? Karena teknologi dan globalisasi. Jika kita tidak, niscaya kita akan menjadi negara tertinggal,” kata purnawirawan Marsekal TNI AU itu.

Sumber: Kompas/29 Desember 2017/Hal 16