Bertambahnya kelas menengah turut mendongkrak kebutuhan hunian di segmen tersebut. Peluang itu harus disambut pemerintah dengan memperbaiki tata kota agar pebisnis piawai memaksimalkan lahan.

PRESIDEN Direktur PT Gala Bumi Perkasa Henry J. Gunawan menilai segmen menengah saat ini lebih mampu membeli hunian. Sebab, mereka punya simpanan uang yang lebih likuid. “Upah tenaga kerja sekarang sudah cukup untuk beli rumah Rp 150 juta atau apartemen Rp 200 juta,” katanya.

Henry pun berharap pemerintah mengambil peran paliing penting. Yaitu perbaikan tata kota terkait ketersediaan lahan dan pemenuhan infrastruktur. Menurut dia, lahan untuk hunian tidak bisa tumbuh, sedangkan jumlah penduduk pasti bertambah. Perbaikan tata kota itu juga harus terencana.

Pria kelahiran 1954 tersebut juga menekankan percepatan pembangunan infrastruktur. Henry meminta pemerintah menggenjot bagian luar dari proyek pengembang. “Seharusnya, kalau ada niat, pasti bisa cepat. Paling penting itu jalankan dengan cepat. Pengawasnya kasih satu pencegahan-pencegahan, otomatis jalan lancar,” urainya.

Tata kota yang terecana juga menuntut pebisnis kian piawao memaksimalkan lahan. Salah satunya menerapkan one stop living pada kawasan rumah hunian dan apartemen. Model tersebut menjadi pilihan segmen kelas menengah karena menyatukan akses semua fasilitas dalam satu lingkungan. Selain lahan bisa maksimal, waktu dan biaya hidup menjadi efisien, lebih-lebih dalam menjamin keamanan.

“Biaya dan waktu untuk transportasi saja, value-nya minim 1 juta setiap bulan. Kalau kelas menengah mampu menabung Rp 2 juta, artinya separo sudah habis untuk ongkos jalan. Padahal, tabungan itu bisa sebanding dengan angsuran hunian,” papar mantan ketua DPD Realestat Indonesia (REI) Jatim tersebut.

Henry menyebutkan, setiap pilihan hunian memiliki segmen. Sebagian orang masih menyenangi landed house dan justru kelas menengah yang sedang tren tinggal di apartemen. Pilihan itu bukan paksaan karena akan disesuaikan dengan kemampuan. “Kalau kemampuannya beli bukan landed, ya tidak usah beli landed. Perkara nanti punya uang, silakan beli landed,” ujar Henry yang juga menjabat Preskom PT Kertabakti Raharja, pengembang Apartemen Madison Avenue.

Namun, Henry yakin landed house pada waktunya nanti berkembang menjadi hunian high rise. Seperti di Singapura yang dulu menerapkan landed house, kemudian berganti bangunan hingga 50 lantai. Bahkan, Henry memastikan bahwa suatu saat lahan pedesaan turut berubah menjadi high rise. “Lihat saja, trennya seperti itu, pasti,” ucapnya yakin.

Keniscayaan lahan di desa menjadi kawasan hunian, menurut Henry, bakal menaikkan nilai aset petani. Asal dikelola dengan baik. Hal itu bagus untuk menggerakkan perekonomian negara berkembang seperti Indonesia. Dulu Tiongkok juga begitu. Sektor properti yang bergulir dari harga sangat murah hingga puluhan ribu kali lipat membuat rakyat menjadi kaya. Di kawasan terpencil sekalipun, tidak ada harga tanah di bawah ratusan juta setiap meter persegi.

“Para petani mendadak kaya karena banyak yang memiliki tanah. Intinya, kalau negara itu mau berkembang, harga tanah jangan dibatasi dan biarkan naik dengan sendirinya. Daripada petani itu jual murah kepada developer, kemudian mereka menjual mahal kepada pembeli, yang kaya bukan petani,” tuturnya.

Sekarang masalahnya, petani punya tanah, tapi tidak terjual. Saat mereka perlu uang, aset itu tidak bisa jadi uang, apalagi diatur agar harga tidak boleh mahal. “Lho, kalau harga tanah sudah mahal seperti di luar negeri, dibatasi boleh. Tapi, sekarang saya bilang masih tidak mahal. Sektor properti seharusnya didorong untuk makin menggairahkan,” ucap pria yang memiliki lima anak tersebut.

Menyinggung kebijakan untuk pengusaha properti, Henry hanya meminta tidak ada syarat yang mengikat terlalu banyak. Lebih baik lagi urusan tertentu seperti amdal menjadi tanggungan pemerintah. “Amdal itu seharusnya pemerintah yang menyiapkan. Karena harus integrated,” tuturnya. Saat ini, lanjut dia, mau tidak mau setiap pengembang menyiapkan sendiri. Padahal, pengembang pasti punya problem yang berbeda.

Langkah meminimalkan dampak perekonomian yang lambat bisa ditempuh melalui pererapan teknologi. Misalnya penggunaan material bangunan yang lebih efisien, tapi tidak mengganggu struktur. Teknologi juga perlu untuk mempercepat pekerjaan bangunan. Dulu bikin satu rumah butuh satu tahun. Lama-lama bisa jadi dalam satu bulan. “Kecepatan itu kan yang jelas sudah mengurangi bunga pijaman,” katanya. (res/c9/sof)

Jawa Pos 11 Februari 2016

UC Lib-Collect