Mahasiswa Tidak Wajib Skripsi Bukan Hal Baru, Tahun 1980-an Sudah Dicoba

SURABAYA – Mahasiswa tidak lagi wajib membuat skripsi sebagai syarat kelulusan. Kebijakan itu diambil Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia (Mendikbud Ristek) Nadiem Anwar Makariem sebagai bentuk penyederhanaan standar kompetensi lulusan.

Guru Besar Universitas Ciputra Surabaya Prof Dr Murpin Josua Sembiring menyambut baik kebijakan tersebut. Bahkan, dia menyebut tidak wajibnya mahasiswa untuk mengerjakan skripsi itu bukan suatu hal baru.

“Sistem SKS tahun 80-an itu boleh jalur skripsi, makalah, jalur matakuliah, boleh sarjana. Jadi, mata kuliahnya sudah terpenuhi 144 SKS. Hanya saja, skripsi menjadi sebuah patokan kredibilitas ketika ingin menjadi dosen,” tutur Murpin dalam dialog interaktif di Surabaya, Senin (4/9).

Murpin menilai kebijakan ini memiliki dampak positif bagi mahasiswa. Di antaranya, tingkat stres pada mahasiswa akan berkurang, tidak dihantui dosen pembimbing yang susah ditemui. “Biaya kuliah juga bisa ditekan, dapat menyelesaikan kuliah lebih cepat. Mahasiswa juga tidak lagi terdorong untuk menyalin skripsi yang sudah ada,” katanya.

Mantan Rektor Universitas Ma Chung, Malang, itu optimistis kebijakan baru ini membuat mahasiswa makin cepat menyelesaikan pendidikan dan segera terjun ke dunia kerja. Namun, menurut Murpin, tidak wajibnya skripsi juga berdampak negatif bagi mahasiswa yang ingin lanjut pendidikan ke jenjang pascasarjana.

“Kalau mau kuliah yang mengharuskan skripsi sebagai framework tesis, ya, sudah,” kata Murpin. (Jihan Navira/rek)