Konsumsi domestic selalu menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi Indonesia. Daya dorong sector konsumsi pun diproyeksikan terus membesar seiring dengan akselerasi pertumbuhan masyarakat kelas menengah.

SINAR optimism berpendar kuat dari benak owner sekaligus CEO Sintesa Group Shinta Widjaja Kamdani. Sebuah keyakinan bahwa Indonesia akan tumbuh menjadi salah satu kekuatan ekonomi, bukan hanya di Asia, tapi juga dunia.

AGAR

            “Banyak proyeksi tentang kebangkitan ekonomi Indonesia. Saya percaya itu,” ujarnya saat ditemui di kantor Sintesa Group pada Desember 2015.

Pebisnis yang pada 2012 dan 2013 masuk jajaran Asia’s 50 Powerful Businesswoman atau 50 perempuan pengusaha paling berpengaruh di Asia versi Forbes itu pun menyebut hasil riset lembaga konsultan ternama, Boston Consulting Group (BCG). Pada 2013, BCG memang merilis hasil riset yang menjadi perhatian investor global. Itu terkait dengan proyeksi bahwa jumlah masyarakat kelas menengah di Indonesia yang pada 2013 sekitar 74 juta orang bakal melonjak hingga dua kali lipat sehingga menjadi 140 juta orang pada 2020.

Yang menarik, BCG juga menyebut fakta bahwa masuarakat kelas menengah di Indonesia memiliki level optimisme yang sangat tinggi, jauh di atas lebel kelas menengah di emerging market lain dari kelompok BRIC (Brasil, Rusia, India, dan China). Karena itu BCG pun tanpa ragu menyebut Indonesia sebagai Asia’s Next Big Opportunity atau peluang besar lain di Asia. “Dengan bonus demografi dan potensi ekonomi yang kita miliki, proyeksi BCG memang realistis,” kata Shinta.

Besarnya pasar kelas menengah memang menggiurkan. Ibarat raksasa lapar, kelompok itu akan menyerap beragam produk, mulai otomotif, gadget, fashion, makanan dan minuman, hingga berbagai jasa. Di mata Shinta, besarnya potensi itu menjadi peluang besar bagi pelaku usaha domestic. Namun, di tengah era perdagangan bebas, peluang besar tersebut sekaligus menjadi incaran pelaku usaha asing untuk menancapkan kuku penetrasi di Indonesia.

Menurut dia, tantangan nyata masa depan ekonomi Indonesia ada di depan mata. Yakni, bagaimana mengoptimalkan potensi besarnya pasar agar bisa dinikmati pelaku usaha domestic. “Artinya, produk dalam negeri harus bisa menang dalam negeri harus bisa menang dalam kompetisi. Jangan sampai produkluar yang justru berpesta di rumah kita,” ucap pebisnis kelahiran Jakarta, 9 Februari 1967, yang kini memimpin 17 perusahaan di bidang property, industry manufaktur, energy, dan consumer product tersebut.

Karena itu, daya saing menjadi mantra ampuh yang bakal menentukan sukses atau tidaknya produk Indonesia menjadi tuan di rumah di negeri sendiri. Apalagi, papar Shinta, pada era globalisasi ini, skema perdagangan bebas akan kian luas. Misalnya, setelah ASEAN –China Free Trade Agrement, mulai akhir Desember 2015 skema pasar bebas ASEAN (Masyarakat Ekonomi ASEAN) juga efeltif berlaku.

Pebisnis yang mendudui posisi wakil ketua umum Kamar Dagang dian Industri (Kadin) Indonesia (Apindo) itu mengakui, Indonesia masih harus bekerja keras meningkatkan daya saing. Dia menyebut, minimnya infrastruktur maupun rumitnya deregulasi memicu ekonomi biaya tinggi.

Dia mencontohkan, rata-rata pelaku usaha di Indonesia harus menganggung biaya transportasi hingga 20 persen dari harga produk. Padahal, di beberapa negara ASEAN lainnya, biaya transportasi bisa ditekan di kirsaran 7 persen. Akibatnya, dengan kualitas sama, harga produk asal Indonesia bisa lebih mahal jika dibandingkan dengan produk impor. “Ini yang saya sebut tantangan di depan mata,” ujar presiden Indonesia Business Council for Sustainable Development (IBCSD) tersebut.

Namun, Shinta menyatakan bahwa para pelaku usaha di Indonesia adalah jenis yang tahan banting. Karena itu, meski bertahun-tahun menghadapi beragam kendala, mereka tetap mampu bertahan, bahkan bertumbuh. Karena itu, gelora optimism tak pernah redup.

Salah satu alasannya adalah gerak pemerintah di era Jokowi-JK, yang dinilainya sangat paham dengan mendesaknya kebutuhan perbaikan iklim investasi. Latar belakang keduanya sebagai pengusaha, menurut Shinta, menjadi salah satu kunci. Selain itu, keberanian politik untuk mengambil tindakan yang tidak popular seperti mengalihkan subsisidi bahan bakar minyak (BBM) ke sector infrastruktur maupun deregulasi dan debirokratisasi layak diapresiasi. “Setidaknya gerak pemerintah sudah benar, tinggal terus didorong agar geraknya makin cepat,” katanya.

Lulusan Barnard College Columbia University dan Harvard Business School Executive Education (AS) itu kini memang tak hanya bersuara di luar system sebagai pengusaha. Kini dia ada di dalam system setelah diminta Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk memperkuat tim ahli bidang ekonomi di kantor Wapres. Dia emnyebut keterlibatannya di tim ahli Wapres sebagai bagian dari national service –nya.

Karena itu, di antar beragam paket kebijakan ekonomi yang dikeluarkan pemerintahan Jokowi-JK, sebagian lahir dari buah pemikiran Shinta. Mulai deregulasi aturan-aturan penghambat investasi, program listrik 35 ribu megawatt (mw), percepatan belanja infrastruktur, hingga Peraturan Pemerintah tentang Pengupahan yang memuat formula upah minimum.

Putri pengusaha Johnny Widjaja itu mengakui, infrastruktur maupun upah tenaga kerjamemang menjadi titik lemah Indonesia saat harus bersaing merembut investor dengan competitor utama seperti Vietnam. Karena itu, dia menyebut lainnya PP Pengupahan setelah 13 tahun tertunda sebagai salah satu kebijakan terbaik yang diambil pemerintahan Jokowi-JK. Sebab, PP itu mengeliminasi ketidakpastian yang selama ini dihadapi pelalu usaha tiap tahun. “Artinya mempermudah kalkulasi bisnis. Itu factor utama bagi investor,” jelasnya.

Namun, Shinta menyebutkan, masih ada pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Misalnya, suku bunga kredit perbankan yang masih mangkring di kisaran 13 persen untuk korporasi, bahkan sampai 22 persen untuk pelaku usaha mikro dan kecil. Pemerintah pun sudah berkali-kali mendorong perbankan untuk menurunkan suku bunga, tapi tak juga terealisasi.

Menurut Shinta, yang bisa dilakukan pemerintah saat ini adalah melakukan investasi pada kredit sector mikro dan kecil melalui program kredit usaha rakyat (KUR). Dengan begitu, suku bunga bisa ditekan dari 22 persen menjadi 9 persen. Namun, untuk kredit korporasi, yang bisa dilakukan masih sebatas imbalan. “Padahal, akses kredit dengan bunga kompetitif ini sangat pentng bagi pelaku usaha,” ujarnya.

Tantangan lain yang dihadapi adalah volatilitas nilai tukar rupiah. Shinta mengakui, factor gejolak ekonomi global memang menjadi pemicu dominan naik turunnya rupiah. Bagi pelaku usaha, papar dia, yang paling penting adalah stabilitas nilai tukar. Karena itu,rupiah di level 12.000 atau 14.000 per USD juga bisa diterima, asalkan pergerakannya tidak liar. “Stabilitas moneter itu tidak hanya menjadi PR Bank Indonesia, tapi juga pemerintah,” katanya.

Di luar berbagai hal itu, Shinta rupanya punya misi pribadi yang terus digusung. Apa itu? Pemberdayaan perempuan. Matanya berbinar dan nada suaranya meninggi saat bicara tentang pembudayaan perempuan, menunjukkan besarnya kepedulian Shinta. Dia pun sudah membangun jejaring di Kadin maupun Apindo untuk menjalankan program-program pemberdayaan perempuan.

Menurut Shinta, perempuan Indonesia memiliki potensi besar di level besar maupun usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). “Lihat saja, di Indonesia banyak sekai UMKM yang dikelola ibu-ibu rumah tangga. Bahkan, tidak jarang mereka menjadi tulang punggung keluarga,” katanya. Karena itu, istri bos Datascrip Irwan Kamdani tersebut menyakini bahwa pemberdayaan ibu rumah tangga di Indonesia merupakan bagian dari penguatan sector UMKM yang menjadi salah satu penyokong utama ekonomi Indonesia.

Shinta mendorong tetap optimistis menatap masa depan ekonomi Indonesia. Dia yakin bahwa perlambatan ekonomi yang mendera Indonesia dalam beberapa tahun ini sudah berakhir. Pertumbuhan ekonomi 5,3 persen yang menjadi target pemerintah pada 2016 pun disebutnya realistis untuk digapai.

“Jadi, bagi para pelaku usaha, jangan ragu bergerak,” pungkasnya.

JAWA POS 3 JANUARI 2016