Vaksin Agar UKM Bisa Bertahan. Marketeers. Desember2020-Januari. Hal.78,79

Berbagai program, inisiatif dan bantuan dihadirkan pemerintah untuk menyelamatkan UKM. Hibah dana, restrukturisasi pinjaman, keringanan bunga, dan lainnya disediakan KemenkopUKM agar pemain UKM bisa bertahan dan melewati masa pandemi ini.

Oleh Hendra Soeprajitno

Tahun 2020 bukanlah masa yang mudah untuk dilalui. Sebagian besar dari kita tentu setuju dengan hal ini, terlepas apakah Anda pemilik perusahaan besar, kecil, bahkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UKM).

Padahal UKM adalah tulang punggung perekonomian. Jumlahnya mencapai 64,2 jutaan. Sayangnya pandemi COVID-19 membuat laju perekonomian negeri ini melambat. Aktivitas keluar rumah menjadi dibatasi, Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) marak terjadi, dan membuat daya beli konsumen melemah. Hal ini membuat banyak pemain UKM mengalami penurunan omzet, menyerah dan terpaksa gulung tikar.

Saat ini jumlah UKM di Indonesia mewakili 99,99% pelaku usaha di Indonesia. Menurut data Kementerian Keuangan, daya serap tenaga kerja UKM mencapai 117 juta pekerja atau 97% dari daya serap tenaga kerja dunia usaha. Sementara kontribusi UKM terhadap perekonomian nasional (PDB) sebesar 61,1%.

Bisnis UKM sangat terdampak oleh pandemi karena sebagian besar dari mereka, yaitu 98,68% didominasi oleh pelaku usaha mikro. “Dampak pandemi terbilang dalam. Ada UKM yang mengalami penurunan omzet, kesulitan pembiayaan, tapi masih ada yang bertahan,” kata Teten Masduki, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM).

Yang pasti, pemerintah tidak tinggal diam. Melalui Kementerian Koperasi dan UKM (KemenkopUKM), berbagai inisiatif dihadirkan. Bagi UKM yang tidak bisa berusaha, Kemenkop UKM membuat BLT UMKM (Bantuan Langsung Tunai UKM), Banpres Produktif, dan Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM). Besaran BLT UMKM yang akan diterima pendaftar yang lolos adalah Rp 2,4 juta. Program ini menyasar setidaknya 12 juta UKM. Asal tahu saja, bantuan ini berbentuk hibah sehingga pemain UKM tidak perlu mengembalikan pinjaman.

Sedangkan bagi UKM yang masih bertahan, KemenkopUKM memberikan tiga program berupa restrukturisasi pinjaman, subsidi bunga, dan pajak. Dengan itu, pemain UKM bisa lebih fokus untuk meningkatkan usahanya tanpa harus terbebani oleh kewajiban cicilan. “Semua ini untuk membantu cash flow mereka,” kata Teten.

Teten mengatakan bahwa tujuan KemenkopUKM saat ini adalah membuat para pemain di industri kreatif itu bertahan hingga kuartal pertama 2021. Harapannya, ketika vaksin sudah ditemukan, diproduksi dan didistribusikan, maka perlahan ekonomi akan membaik. Pada titik itu, para UKM bisa kembali bangkit dari keterpurukan akibat pandemi. “Survive terlebih dulu. Ketika daya beli semakin menguat dan kembali normal, kegiatan ekonomi akan berputar begitu pula UKM,” katanya.

Terbantu UU Cipta Kerja

Secercah harapan baru berkat pengesahan UU Cipta Kerja. Lewat UU itu, MenkopUKM berharap bisa membangkitkan semangat bagi UKM untuk naik kelas. Maklum, banyak pemain UKM yang malas naik kelas karena enggan berurusan dengan aturan yang mereka anggap ‘ribet’. “Kami ingin UKM berubah dari informal ke formal. UU Cipta Kerja mempermudah pendaftaran usaha, hubungan UKM dengan tenaga kerja, hingga subsidi iuran BPJS. Kalau kita lihat, 98 % usaha UKM masih informal. Kami ingin dorong UKM ini tumbuh ke atas dan ke samping.” kata Teten.

Pemerintah yakin UU Cipta Kerja akan memberikan kesempatan yang luas bagi UKM. Mulai dari kemudahan usaha serta proses pendaftaran. Nantinya pemain UKM cukup mendaftarkan Nomor Induk Berusaha (NIB), yang merupakan identitas pelaku usaha secara Online Single Submission alias satu pintu. NIB ini sekaligus menjadi Tanda Daftar Perusahaan, Angka Pengenal Impor, dan Akses Kepabeanan. Akses pembiayaan pun diringankan. Selama ini, pemain UKM banyak terkendala memperoleh pinjaman karena tidak memiliki aset untuk diagunkan. Kini, UKM bisa mendapatkan pinjaman dengan melampirkan order kerja.

Selain malas naik kelas, ada fenomena lain yang terjadi di antara pemain UKM, yaitu soal digitalisasi. Ada UKM yang mencoba terhubung dengan market place namun mengalami kegagalan karena terkendala kapasitas dan kualitas produksi. Selain itu, literasi digital di antara pemain UKM masih rendah. “Digitaliasi bukan hanya jualan, tapi juga bisnis proses, pembayaran digital dan lainnya. UKM harus terhubung dengan ekosistem digital,” kata Teten.

Kabar gembira lain yang datang dari KemenkopUKM adalah kesempatan bagi UKM untuk ikut serta dalam pengadaan barang dan jasa di proyek pemerintah. Asal tahu saja, ada potensi pengadaan barang dan jasa senilai Rp 318 triliun yang bisa dibelanjakan kepada UKM pada tahun 2020. Sayang, penyerapannya masih terbilang rendah atau hanya berkisar 26% an. Pemerintah berjanji akan menyelesaikan beberapa pekerjaan rumah itu, mulai dari proses pengadaan, standarisasi UKM, e-katalog. dan lainnya.

Ketika pandemi mereda, Teten akan mengajak para UKM untuk melakukan ekspansi. Baik dari skala hingga menuju produk berbasis teknologi. UKM diharapkan bisa berperan dalam pasok industri nasional, dan tidak hanya berkutat pada sektor yang itu-itu saja, seperti makanan, minuman, kerajinan, dan sejenisnya. Untuk itu, KemenkopUKM akan turun tangan agar UKM bisa berkembang. Semisal dengan berkolaborasi bersama komunitas desainer, lembaga riset, pengembangan produk hingga bermitra dengan pemain bisnis yang lebih besar.

Pandemi memang bukan hal yang bagi siapa saja. Namun, di tengah pandemi ini, pemerintah melalui KemenkopUKM tidak meninggalkan UKM sendirian. Berbagai program, inisiatif, dan bantuan terus digulirkan. Tujuannya agar tahun 2020 yang berat ini bisa kita lalui bersama, termasuk oleh UKM yang menjadi tulang punggung perekonomian.

Atas segala upaya ini, MarkPlus, Inc. memberikan penghargaan Entrepreneur Marketing Minister 2020 kepada Teten Masduki, yang mampu menunjukkan semangat pemasaran bagi kementeriannya, masyarakat, dan tentunya pemain UKM Tanah Air.

sumber: Marketeers. Desember2020-Januari. Hal.78,79