Pemerataan Ekonomi Butuh  Pelaku Usaha

JAKARTA, KOMPAS – Indonesiasebagai negara besar kerap hanya dipandang sebagai pasar yang besar. Padahal, Indonesia sesungguhnya memiliki peluang besar menumbuhkan perekonomian dengan baik jika pelaku usaha mendapat peluang seluas – luasnya mengembangkan usaha.

Pesiden Joko Widodo menyampaikan hal itu dalamacara Gerakan Kewirausahaan Nasional 2015 dan Penganugerahan Wirausaha Muda Mandiri, Mandiri Young Technopreneur, dan Wirausaha Sosial Mandiri bertema “Muda Mandiri Kreatif” di Jakarta, Kamis (12/3). Acara itu merupakan kerja sama Bank Mandiri dengan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM).

Hadir dalam acara itu Menteri Perdagangan Rachmat Gobel, Menteri Koperasi dan UKM AA Gede Ngurah Puspayoga, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, dan perwakilan mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi di Indonesia. Acara dilanjutkan dengan pelatihan bagi mahasiswa dan pameran wirausaha mandiri.

“Saya optimistis negara ini ekonominya akan besar jika wirausaha – wirausaha diberi peluang seluas – luasnya untuk mengembangkan usaha,” katanya.

Presiden mendorong generasi muda tidak jatuh saat mulai wirausaha. Bahkan, Presiden mendorong wirausaha muda yang mulai berhasil menjalankan usaha untuk berani keluar dari zona nyaman da terus berinovasi.

“Harus berani keluar dari zona nyaman karena biasanya yang sudah teralu nyaman itu takut mengambil risiko,” katanya.

Puspayoga mengemukakan, kewirausahaan di Indnesia masih tertinggal dibandingkan dengan negara tetangga. Jumlah wirausaha di Indonesia 1,65 persen dari total penduduk 250 juta orang. Adapun wirausaha di Singapura jumlahnya 7 persen dari jumlah penduduk , Malaysia 5 persen, dan Thailand 4 persen.

Pemerintah menargetkan wirausaha nasional tumbuh dari 1,65 persen menjadi 2 persen.

Kewirausahaan nasional harus ditingkatikan untuk mendorong perekonomian nasionall. Namun, pertumbuhan ekonomi harus diarahkan untuk mencapai pemerataan kesejahteraan. Kerap terjadi pertumbuhan ekonomi meningkat, tetapi tdak diikuti pemerataan kesejahteraan. Pasalnya, usaha masih bertumpu pada perkotaan dan dikuasai pemodal besar.

Saat ini sekitar 98 persen pelaku usaha adalah pemiliki UKM. Upaya meningkatkan jumlah wirausaha hingga 2 persen dari jumlah penduduk dapat dilakukan dengan meningkatkan kepastian usaha, mendorong peningkatan omzet, jaringan pasar, dan penyerapan tenaga kerha. Karena itu, pelaku usaha harus didorong agar naik kelas.

“Kewirausahaan harus disentuh jika ingin mencapai pemerataan kesejahteraan. Tanpa menaikkelaskan pelaku usaha, maka pemerataan usaha tidak terwujud dan rasio gini semakin tinggi,” ujarnya.

Dalam rencana pembangunan Jangka Menengah nasional 2015-2019, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi 8 persen pada 2019. Pemerataan ekonomi diukur antara lain melalui turunnya rasio gini dari 0,413 padasaat ini menjadi 0,36 pada 2019. Salah satu upaya mempercepat pemerataan itu adalah pengembangan lembaga keuangan mikro.

Direktur Utama Bank Mandiri Budi Gunadi Sadikin mengemukakan, kewirausahaan merupakan sarana menciptakan lapangan kerja dan menyerap tenaga kerja. Setiap tahun ada sekitar 2 juta tenaga kerja baru, tetapi baru terserap 800.000 orang.

Tumbuh 30 persen

Budi menambahkan, BankMandiri menargetkan pertumbuhan penyaluran kredit mikro tahun ini 30 persen dibandingkan dengan tahun lalu. Pada 2014, penyaluran kredit mikro mencapai Rp 37 triliun. Kredit mikro hingga kini didominasi sektor perdaganagn dengan besaran kredit maksimal Rp 100 juta per nasabah. Upaya menumbuhkankredit mikro antara lain dengan membuka sekitar 300 cabang baru.

“Perbankan berkepentingan dengan wirausaha karena bank diuntungkan dengan banyak nasabah tabungan kredit. Selama ini nasabah yang paling banyak menabung dan meminjam berasl dari kalangan pengusaha.” Kata Budi

Bank Mandiri menggelar Wirausaha Muda Mandiri sejak 2007, sedangkan Kementerian Koperasi dan UKM menggerakan kewirausahaan nasional sejak 2011. Sejak 2007 hingga kini, program telah merangkul 40.000 peserta dari 50 perguruan tinggi. (LKT/WHY).

Sumber: Kompas.-13-Maret-2015.Hal_.19