Perusahaan Staatspoorwegen (SS) yang menguasai Stasiun Gubeng mendatangkan keuntungan yang cukup besar. Terutama ketika rel kereta api Surabaya-Malang tersambung (Rahmat Sudrajat/Wartawan Radar Surabaya)
PEMERINTAHAN pun menumbuhkan hasratnya untuk meraup keuntungan yang besar dengan mengembangkan jalur kereta api. Menurut Pustakawan Sejarah Chrisyandi Tri Kartika, dengan disahkannya Undang-Undang yang mengatur perkeretaapian tanggal 6 Juni 1878, perusahaan kereta api mulai diakui oleh pemerintah dan hal tersebut dapat berpengaruh pada struktur organisasi perkeretaapian. Seperti perusahaan SS, sampai tahun 1909 merupakan bagian dari Burger-lijke Openbare Werken (BOW) yang merupakan Departemen Pekerjaan Umum. “Pimpinannya ketika itu berpangkat Inspektur Jenderal. Tetapi pada pelaksanaan sebagai pejabat kantor dari Direktur Pekerjaan Umum,” kata Chrisyandi kepada Radar Surabaya.
Selain itu Departemen Urusan Jajahan diadakan Biro Teknik yang mengangai persiapan untuk berbagai pesanan. Seperti pembuatan bestek, opengawasan terhadap pelaksanaan kontrak dan hal yang berkaitan dengan pembangunan rel oleh pemerintahan. “Jadi saat SS mengadakan perluasan jaringan rel. Pelaksanaannya didasarkan pada sistem pembangunan dan eksploitasi yang berlaku di perusahaan pemerintahan dan tentunya berpedoman pada semboyan siap dengan masukan yang tangguh. Sehingga segala pekerjaan sesuai dengan rencana,” tuturnya. Pembangunan prasarana kerta api seperti jembatan, viaduk, terowongan yang dilakukan dengan pemerintah di Surbaya sudah menggunakan teknologi yanng maju. Mantan Kepala SS J.J Dijikstra dan Palm sempat mengajukan konsesi pemasangan jalan trem dari Surabaya ke Padangan. “Dikabulkan oleh pemerintah, hanya tidak dilakukan,” ujar Chrisyandi. (bersambung/nur)
